Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram menargetkan investasi pada tahun 2025, mencapai Rp1,6 triliun. Sumber investasi terbesar bersumber dari penanamam modal dalam negeri.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram, H. Amiruddin menyampaikan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebenarnya belum menetapkan target investasi di tahun 2025. Pasalnya, target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat senilai Rp68 triliun untuk Provinsi NTB, dinilai tidak realistis. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024, senilai Rp26 triliun. “Targetnya terlalu tinggi dari pusat mencapai Rp68 triliun. Makanya, target itu ditolak oleh provinsi,” kata Amir ditemui pada, Rabu, 19 Maret 2025.
Pemprov NTB kata Amir, juga belum memanggil kabupaten/kota se-NTB, untuk membicarakan target investasi tahun ini. Namun demikian, Pemkot Mataram akan meminta target investasi tahun 2025, ditetapkan sebesar Rp1,6 triliun. Meskipun kata dia, realisasi investasi di tahun 2024, mencapai 100 persen lebih atau senilai Rp1,7 triliun. “Untuk mencapai 100 persen saja kewalahan juga kita mengejarnya,” ujarnya.
Ia memahami bahwa penetapan target investasi oleh pemerintah pusat menghitung rill time. Berbeda halnya dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Mataram, menargetkan investasi Rp1,1 triliun. Target ini lanjutnya, sangat realistis. Sebab, Pemkot Mataram melihat dan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan peluang investasi lainnya.
Ditambahkan, investasi paling banyak masuk di ibukota Provinsi NTB adalah penanaman modal dalam negeri. Sedangkan, penanaman modal asing sangat kecil. “Kalaupun ada yang masuk penanaman modal asing tidak terlalu mendongkrak nilai investasi,” katanya.
Amir justru khawatir pertumbuhan investasi di daerah terdampak akibat gejolak ekonomi secara global maupun nasional. Menurutnya, pasar global sedang terganggu dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. “Perekonomian kita sangat berat dengan pengaruh ekonomi global,” ujarnya.
Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mataram ini, belum memiliki bayangan investasi baru apalagi yang akan masuk di Kota Mataram. Rata-rata pengajuan izin berupa pengembangan kapasitas hotel maupun perumahan.
Khusus perumahan tidak ada pengusaha mengajukan izin baru, melainkan kawasan yang belum diselesaikan untuk penambahan unit.
“Pengembang hanya minta penambahan ke samping untuk bangun tambahan unit perumahan mereka. Kalau mau dikembangkan untuk bangun unit baru terkendala RTRW,” demikian kata dia. (cem)
