Mataram (Suara NTB) – Balai Bahasa Provinsi NTB menerima kunjungan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk membahas kerja sama strategis dalam bidang kebahasaan dan kesastraan pada Selasa, 18 Maret 2025.
Kunjungan ini diwakili oleh Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah KLU Lalu Gita Bayu dan Kepala Subbagian Sekretariat Daerah KLU, Ridwan. Mereka diterima langsung oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi NTB, Dwi Pratiwi, beserta tim kerja sama di Ruang Anjani Balai Bahasa Provinsi NTB.
Lalu Gita Bayu menjelaskan, KLU saat ini tengah berfokus pada pengembangan sektor pariwisata, sejalan dengan visi kepemimpinan bupati baru. Untuk mewujudkan kawasan wisata yang ramah bagi wisatawan asing, salah satu langkah awal yang diambil adalah pengubahan nama kantor, rambu, dan penunjuk jalan di area publik agar lebih mudah dipahami wisatawan asing.
Ia, menjelaskan bahwa penerjemahan nama-nama kantor pemerintahan sangat penting agar wisatawan asing yang datang ke Lombok Utara tidak kesulitan memahami informasi yang tersedia. “Kami membutuhkan bantuan Balai Bahasa Provinsi NTB untuk menerjemahkan nama-nama kantor pemerintahan di Kabupaten Lombok Utara, terutama yang berada di wilayah pariwisata,” ujarnya.
Selain membantu penerjemahan, Pemerintah KLU juga menginginkan dasar hukum yang jelas untuk perubahan tersebut agar sesuai peraturan yang berlaku. Dengan regulasi tepat, perubahan ini dapat diterapkan secara efektif tanpa melanggar ketentuan kebahasaan di Indonesia.
Menanggapi hal itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi NTB, Dwi Pratiwi, menyambut baik kerja sama ini. Ia menegaskan bahwa program tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi Balai Bahasa dalam mengembangkan dan membina penggunaan bahasa di NTB. “Kami menyambut baik kerja sama ini dan berharap segera tercapai kesepakatan resmi yang dapat memperluas cakupan kerja sama antara Balai Bahasa Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara,” ujar Dwi Pratiwi.
Selain penerjemahan nama-nama kantor pemerintahan, kerja sama antara Balai Bahasa Provinsi NTB dan Pemerintah KLU ke depannya juga mencakup berbagai aspek penting dalam pengembangan kebahasaan. Beberapa di antaranya adalah penguatan literasi di masyarakat, pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif bagi pegawai pemerintahan dan pelajar, serta pembinaan tata naskah dinas agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Tidak hanya itu, kerja sama ini juga mendukung revitalisasi bahasa daerah agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Program penginternasionalan bahasa Indonesia juga menjadi salah satu fokus utama dalam kerja sama ini, mengingat semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung ke KLU.
Pemerintah KLU dan Balai Bahasa Provinsi NTB akan segera menindaklanjuti pertemuan ini dengan menyusun nota kesepahaman resmi. Harapannya, perjanjian ini dapat segera direalisasikan untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian bahasa Indonesia, bahasa daerah, serta menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik. (ron)
