Mataram (Suara NTB) – Komisi IV DPRD NTB meminta Pemerintah Provinsi NTB menunda proyek pembangunan embung di wilayah selatan Kabupaten Lombok Timur. Proyek senilai Rp 1,9 miliar yang bertujuan mengatasi kekeringan itu dinilai tidak efektif dan kurang tepat sasaran.
Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, menilai anggaran proyek lebih baik dialihkan ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Sebaiknya proyek ini dihentikan sementara. Lebih baik anggarannya dialihkan ke program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, seperti irigasi pertanian, pemenuhan pupuk, atau penciptaan lapangan kerja,” ujarnya, Jumat, 20 Maret 2025.
Proyek embung tersebut dikerjakan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok. Terdapat 10 embung yang masing-masing dibangun dengan anggaran Rp 190 juta. Namun, menurut Hamdan, proyek ini kurang efektif dalam mengatasi kekeringan di wilayah tersebut.
Sebagai warga Kecamatan Jerowaru, Hamdan menilai embung bukan solusi jangka panjang. Ia mengibaratkan proyek ini seperti menampung air dengan baskom di rumah yang bocor, tanpa memperbaiki sumber kebocorannya.
“Harusnya ada aliran air skala besar, bukan hanya embung atau sumur bor yang sifatnya sementara. Jika proyek ini hanya berorientasi pada pembangunan tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat, maka hasilnya tidak akan optimal,” tegasnya.
Hamdan meminta Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mempertimbangkan kembali proyek ini. Menurutnya, temuan dan keluhan masyarakat seharusnya menjadi dasar untuk melakukan efisiensi anggaran dan mengalokasikannya ke sektor yang lebih prioritas.
Berdasarkan data LPSE Satker Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok, proyek ini mencakup pembangunan 10 embung dengan total anggaran Rp 1,9 miliar. (ndi)
