Taliwang (Suara NTB) – Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah mengkritik cara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam menyosialisasikan keberadaan fasilitas Mall Pelayanan Publik (MPP) kepada masyarakat.
Menurut orang nomor satu di KSB itu cara DPMPTSP menginformasikan keberadaan layanan MPP saat ini belum efektif. Buktinya, meski MPP itu sudah mulai beroperasi sejak awal tahun. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. “Waktu saya sidak ke sana (MPP) banyak yang tidak tahu apa saja layanan yang tersedia di sana. Dan saya lihat juga masih sepi yang datang,” ungkap Bupati.
Bupati mengatakan, pola sosialisasi DPMPTSP selain harus masif juga harus memanfaatkan seluruh saluran media yang tersedia. Hal ini menurut Bupati yang belum dilakukan oleh dinas terkait. “Saya sempat tanya bagaimana sosialisasinya? Katanya, mereka (DPMPTSP) bersurat ke kecamatan untuk diteruskan ke desa-desa menginfokan operasional MPP itu. Ini kan manual sekali caranya, terlalu lama infonya sampai ke masyarakat,” cetusnya.
Bupati pun menyarankan kepada DPMPTSP untuk memanfaatkan semua saluran yang ada. Dengan begitu keberadaan layanan MPP bisa diketahui dan diakses masyarakat. “MPP ini harus punya akun sosmed sebagai saluran informasinya. Bisa diiklankan juga lewat media lainnya yang bisa menjangkau masyarakat secara luas,” tukasnya.
Terpisah kepala DPMPTSP KSB, Kamaluddin mengakui, pihaknya masih belum maksimal menyosialisasikan keberadaan MPP tersebut. “Iya sosialisinya kami memang masih rendah,” akunya.
Kendati belum optimal, Kamaluddin mengatakan, sarana dan prasarana MPP sudah terbilang lengkap. Sehingga bagi masyarakat yang datang berurusan tidak akan mengalami kesulitan. “Yang jelas kami menawarkan kemudahan di MPP ini, karena banyak urusan yang bisa diselesaikan masyarakat,” janjinya.
Mengenai jumlah loket layanan yang tersedia di MPP KSB sementara ini? Kalamuliddin mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 13 loket. Dimana dari keseluruhan loket itu, sebagian besarnya telah diisi oleh sejumlah instansi pemerintah. Baik itu layanan dari OPD Pemda KSB maupun layanan instansi vertikal termasuk lembaga perbankan.
“Kalau layanan luar Pemda. Ada BPJS Ketenagakerjaan, Polres, Samsat, Bank NTB Syariah. Habis lebaram ada yang mau masuk lagi seperti Kejaksaan, Pajak Pratama dan BPJS Kesehatan,” klaim Kamaluddin. (bug)
