HARGA bahan pokok di Kota Mataram mengalami kenaikan. Hal ini dinilai wajar karena meningkatnya permintaan masyarakat. Namun, sejumlah pihak mempertanyakan sejauh mana kenaikan tersebut masih dalam batas wajar dan bagaimana efektivitas langkah pemerintah dalam mengendalikan harga.
‘’Pertama terkait dengan kenaikan harga bahan pokok memang secara umum kita ketahui bahwa wajar dia naik ketika peak season atau permintaan puncak. Salah satunya adalah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kebutuhan masyarakat meningkat ya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan, termasuk kebutuhan pokok,’’ ungkapnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram baru-baru ini.
Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST., menyoroti bahwa mekanisme supply and demand memang berperan dalam fluktuasi harga. Namun, penting untuk memastikan apakah kenaikan kali ini masih dalam pola tahunan atau justru mengalami lonjakan signifikan yang bisa membebani masyarakat.
Menurutnya, tim pengendali inflasi daerah seharusnya berperan aktif dalam menstabilkan harga. Sayangnya, anggaran untuk pengendalian harga dinilai masih minim. “Sejak pembahasan anggaran tahun lalu, kita sudah melihat bahwa anggaran untuk pengendalian harga, termasuk operasi pasar, masih sangat terbatas,” ujar Irawan.
Minimnya anggaran ini berdampak pada terbatasnya frekuensi operasi pasar yang seharusnya bisa menjadi solusi untuk menekan harga bahan pokok. Akibatnya, dampak kebijakan pengendalian harga tidak terasa signifikan bagi masyarakat.
“Kita berharap Pemerintah Kota Mataram lebih serius dalam mengalokasikan anggaran untuk pengendalian harga. Jangan sampai masyarakat terus terbebani setiap kali menghadapi lonjakan harga jelang Ramadan,” tambahnya.
Politisi PKS ini juga menekankan bahwa efektivitas kebijakan ini perlu ditingkatkan agar tidak hanya sekadar formalitas. Dengan langkah yang lebih konkret dan alokasi anggaran yang memadai, diharapkan harga bahan pokok bisa lebih terkendali dan tidak memberatkan masyarakat, khususnya menjelang lebaran.
‘’Supaya ketika ada permasalahan-permasalahan seperti ini pemerintah bisa melakukan tindakan-tindakan yang lebih, bukan hanya sekedar saja. Bagaimana supaya ada kelihatan di masyarakat bahwa ada tindakan dari pemerintah kota untuk menangani,’’ pungkasnya. (fit)
