Mataram (Suara NTB) — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Undikma Pro Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin, 24 Maret 2025. Mereka menolak revisi Undang-Undang (UU) TNI yang dinilai mengancam demokrasi dan supremasi sipil.
Koordinator aksi, Ikhwanul Redha, menilai revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 yang telah disahkan DPR pada 20 Maret 2025 merupakan kemunduran demokrasi. Salah satu poin yang mereka soroti adalah pasal yang membuka peluang perwira aktif TNI menduduki jabatan sipil di 16 kementerian/lembaga non-militer. “Kami melihat ini sebagai bentuk kembalinya praktik dwifungsi TNI yang pernah membelenggu kehidupan sipil di masa lalu,” ujar Ikhwanul.
Menurutnya, revisi tersebut tidak memiliki urgensi yang jelas dan justru berpotensi melemahkan profesionalisme militer. Ia juga menilai perubahan ini hanya mengakomodasi kepentingan elite militer, yang dapat mempersempit ruang sipil serta mengancam kebebasan dan hak asasi manusia. “Kami ingin TNI tetap fokus pada pertahanan negara tanpa masuk ke ranah sipil,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD NTB, Made Slamet, menerima aspirasi para mahasiswa. Politisi PDI Perjuangan ini berjanji akan meneruskan tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat. “Kami menerima tuntutan adik-adik mahasiswa dan akan segera meneruskannya ke pusat,” ujar Made. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan kewenangan pemerintah pusat dan bukan ranah DPRD daerah.
“Kalau ini kebijakan daerah, saya akan berdiri di barisan terdepan untuk menolak. Namun, karena ini ranah pusat, saya akan segera mengirimkan tuntutan mahasiswa melalui email kepada pihak terkait,” katanya. Aksi unjuk rasa berlangsung damai, dengan mahasiswa menyampaikan orasi dan membawa spanduk penolakan terhadap revisi UU TNI. (ndi)
