Dompu (Suara NTB) – Rencana pemerintah memulai Pembangunan fasilitas darat dan laut untuk Pelabuhan Kilo tahun 2025 – 2026 harus ditunda. Anggaran yang sudah ditender melalui dana APBN dengan system pembiayaan multi year atau tahun jamak dengan total anggaran Rp90 Miliar harus ditunda akibat terkena kebijakan efisiensi anggaran.
Hal itu diakui Kepala UPP Calabai, Prayitno saat dihubungi belum lama ini. “Betul pak. Proses Pembangunan (Pelabuhan) Kilo multi years dengan pendanaan SBSN tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran 2026 sudah Lelang dan sudah ada pemenangnya,” jelas Prayitno.
Pada tahun 2025 ini, semula direncanakan Pembangunan sisi laut dengan total anggaran Rp40 Miliar dan tahun 2026 pembangunan sisi darat. Adanya Perpres No 1 tahun 2025 tentang efisiensi, membuat rencana Pembangunan tahun 2025 ini kena pangkas sebesar Rp25 Miliar, sehingga sisanya Rp15 Miliar.
“Issu terakhir yang saya dengar dari Kemenhub bahwa yang Rp15 Miliar juga tidak dilaksanakan di tahun ini. Semua anggaran SBSN di Kemenhub tahun anggaran 2025 tidak dilaksanakan,” jelasnya.
Ir Muttakun, Ketua DPRD Dompu pada Sabtu, 22 Maret 2025 mengaku, akan mendorong Bupati untuk Bersama – sama mengawal Pembangunan Pelabuhan Kilo. Ketika Pelabuhan ini beroperasi, itu akan menggerakkan sektor ekonomi Kabupaten Dompu secara menyeluruh. “Walaupun sekarang terkena efisiensi, tapi dengan telah dianggarkan, kedepan akan tetap dianggarkan Kembali. Ini akan kita kawal Bersama,” katanya.
Selain mengawal tetap dianggarkan bagi Pembangunan fasilitas Pelabuhan, Muttakun, juga akan mendorong perwujudan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberadaan Pelabuhan Kilo. Karena ada beberapa item pendukung yang menjadi bagian dari tanggungjawab pemerintah daerah, termasuk akses jalan ke Pelabuhan yang harus dibuatkan akses baru. Akses jalan ini juga sudah mulai dikerjakan, tinggal dilengkapi fasilitas lainnya. (ula)
