Giri Menang (Suara NTB) – DPRD di daerah ikut bersuara terkait keseriusan kesiapan Daerah NTB sebagai tuan rumah PON 2028. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB didorong segera ambil sikap menyusul belum adanya kepastian sebagai tuan rumah perhelatan olahraga akbar tersebut.
Dengan waktu yang semakin terbatas, keputusan terkait NTB sebagai tuan rumah PON 2028 menjadi krusial. Apakah NTB siap menggelar perhelatan akbar ini, atau justru harus mengibarkan bendera putih? Semua kini bergantung pada keputusan pemerintah daerah dan pusat.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPRD Lobar dari Fraksi PKB, TGH Hardiyatullah, M.Pd. “Kami dorong kesiapan Pemprov NTB ambil sikap soal kepastian sebagai tuan rumah,” tegas Politisi PKB ini.
Pasalnya, politisi asal Babusslam Gerung itu mengatakan sejauh ini rencana NTB menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 masih belum menemui titik terang. Hingga kini, belum ada keputusan pasti dari pemerintah pusat dan Daerah terkait kesiapan NTB menggelar ajang olahraga terbesar di Indonesia tersebut.
Lebih-lebih seperti yang ditegaskan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani atau Mik Ari yang juga Ketua DPW PKB NTB bahwa, kebijakan pengetatan atau efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, dipastikan akan berdampak terhadap efisiensi anggaran di pemerintah daerah. Kebijakan efisiensi anggaran itu akan menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi kesiapan Provinsi NTB dan Provinsi NTT sebagai tuan rumah (PON) ke-XXIII 2028.
TGH Hardi, mempertanyakan kesiapan Pemprov sejak awal wacana NTB menjadi tuan rumah sudah digaungkan, namun hingga kini belum ada kejelasan. Apalagi, kondisi saat ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tengah melakukan efisiensi anggaran, yang bisa berdampak pada minimnya dukungan finansial bagi daerah yang ingin menyelenggarakan PON.
“Dengan situasi keuangan pemerintah pusat yang seperti sekarang, tentu tidak akan ada dukungan penuh terutama terkait anggaran, ” tegasnya.
Menurutnya, jika NTB serius ingin menjadi tuan rumah, maka persiapan harus dilakukan sejak dini, baik dari segi infrastruktur maupun anggaran. Sebab pelaksanaan PON adalah ajang nasional yang membutuhkan anggaran besar serta persiapan panjang, sehingga harus belajar dari pengalaman penyelenggaraan PON sebelumnya agar lebih maksimal. Ia juga menegaskan bahwa Gubernur NTB harus segera menentukan sikap terkait kesiapan provinsi tersebut menjadi tuan rumah. (her)
