Mataram (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, merasa was-was. Pasalnya, probity audit terhadap dokumen perencanaan pembangunan kantor wali kota belum tuntas. Hal ini dikhawatirkan berdampak molornya tender pengadaan. “Masih asistensi karena perlu dilakukan penyesuaian kembali,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Wediahning dikonfirmasi pada, Senin, 7 April 2025.
Dari hasil probity audit lanjutnya, Inspektorat meminta perbandingan harga survey dari dua rekanan atau penyedia barang. Perbandingan harga material ini belum tuntas. Sedangkan, volume pekerjaan disesuaikan dengan anggaran.
Lale berharap tender pembangunan kantor wali kota bisa dilakukan secepatnya. Hal ini berkaitan dengan waktu yang mundur dan dipastikan pekerjaan fisik dikerjakan selama tujuh bulan. “Saya menargetkan pekan ini sudah ditender. Cuma harus dikirim dulu dokumennya ke ULP. ULP akan menunjuk siapa yang menghandel fisiknya,” ujarnya.
Ia mengakui, keterlambatan tender proyek senilai Rp58 miliar memiliki konsekeunsi. Salah satunya, jadwal pekerjaan harus dipacu. Artinya, perusahaan harus mengoptimalkan pengerjaan sehingga bisa efektif. “Kalau jadwal delapan bulan itu cukup landai. Kalau hitungan kita tujuh bulan maka konsekuensinya harus dipacu pekerjaan,” tambahnya.
Perihal catatan dari Datun Kejaksaan Negeri Mataram, dinilai tidak ada masalah. Lembaga Adhyaksa itu hanya memastikan status lahan clear and clean. Mereka kata dia, akan memeriksa secara detail saat penandatangan kontrak. “Kalau sudah kontrak akan detail dibahas kontraknya,” ujarnya.
Pengakuan berbeda disampaikan Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Hj. Baiq Nelly Kusumawati. Menurutnya, hasil probity audit proyek pembangunan kantor wali kota telah tuntas pada, Jumat, 27 Maret 2025. Hasil audit ini sudah bisa dijadikan acuan untuk mengajukan tender ke Unit Layanan Pengadaan Kota Mataram. “Sebelum libur lebaran itu sudah tuntas. Kita tidak mau membawa beban pekerjaan saat libur,” katanya.
Tim auditor disebutkan Nelly, memberikan catatan terhadap harga perkiraan sementara terhadap pengadaan barang. Dinas PUPR diminta melakukan penyesuaian terhadap harga barang serta memberikan perbandingan harga barang. “Ada HPS yang kita minta untuk dilakukan penyesuaian kembali,” katanya. (cem)
