Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dikabarkan akan segera melakukan rotasi pimpinan Organisasi Kepala Daerah (OPD) atau pejabat eselon II dan eselon III dalam waktu dekat. Terkait dengan hal tersebut, para aktivis perempuan meminta agar gubernur tetap memperhatikan keterwakilan perempuan yang menempati posisi pimpinan OPD.
Direktur InSPIRASI NTB Nurjanah mengatakan, keberpihakan kepemimpinan perempuan di birokrasi sangat penting diperhatikan oleh kepala daerah. Hal ini dapat menginspirasi kaum perempuan untuk berkarir di sektor publik dan mendorong perubahan positif dalam struktur kepemimpinan.
“Jangan sampai meritokrasi menelenggamkan kepemimpinan perempuan di birokrasi. Harapan kami proporsi perempuan yang punya kualifikasi untuk memimpin di birokrasi jangan sampai dihilangkan,” kata Nurjanah kepada Suara NTB, Kamis, 10 April 2025.
Menurutnya, konsep meritokrasi tak boleh menghilangkan partisipasi publik. Masyarakat justru sebaiknya diminta untuk mengusulkan figur-figur ASN yang cocok menempati posisi tertentu di OPD sesuai dengan keahlian dan kapasitasnya. Persoalan ada mekanisme tersendiri untuk menyeleksi para pejabat daerah, hal tersebut tak menjadi masalah.
“Namun publik juga harus diajak untuk mengenal orang-orang yang akan bekerja di birokrasi, karena hal itu berhubungan dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat apabila dia memimpin birokrasi,” kata Nurjanah.
Ia menambahkan, di bidang politik, regulasi sudah mengamanatkan agar ada 30 persen keterwakilan perempuan di komposisi calon legislatif. Persentase itu bisa dibawa ke ranah birokrasi agar lebih banyak kaum perempuan yang ikut berpatisipasi dalam pembangunan daerah melalui pemerintahan.
“Persentase itu kan tak hanya administratif, namun harus substantif. Nah substantif itu menurut kami harus diwakili oleh perempuan-perempuan di birokrasi untuk 30 persennya,” katanya.
Ia mengatakan, kelompok Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak memberi penekanan pada keterwakilan perempuan di pimpinan OPD mengingat politik birokrasi saat ini masih cukup kental dengan politik patriarki. “Sehingga kami mengingatkan pemerintah daerah bahwa kehadiran perempuan yang kompeten akan menduniakan NTB,” tutupnya. (ris)
