Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB telah melunasi utang tahun 2024 nilainya mencapai Rp171,4 miliar. Sumber pembiayaan untuk melunasi utang itu berasal Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dan Bantuan Tidak Terduga (BTT).
Demikian diungkapkan Plt Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ervan Anwar kepada Suara NTB, Senin (14/4). Ervan menyebutkan, Rp171,4 miliar pembayaran utang itu masing-masing untuk pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke 10 kabupaten/kota sejumlah Rp109,6 miliar. Kemudian untuk pembayaran utang BPJS senilai Rp10 miliar dan utang belanja lewat tahun anggaran dan perpanjangan waktu pekerjaan senilai Rp51,8 miliar lebih.
‘’Total sekitar 171,4 miliar lebih,’’ tegas Ervan seraya menambahkan, untuk membayar utang senilai ratusan miliar tersebut, Pemprov NTB menganggarkan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dan Bantuan Tidak Terduga (BTT). “Ini sumbernya dari SILPA dan BTT bukan disisir dari anggaran OPD,” jelasnya.
Untuk penyisiran anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ervan mengatakan penyisiran anggaran masih dalam proses baik sumber dan arah pemanfaatan anggaran tersebut. Yang pasti, kucuran anggaran untuk OPD tentunya diperuntukkan mendukung seluruh program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. “Yang pasti akan digunakan untuk mendukung program-program prioritas gubernur sesuai ketentuan,” katanya.
Gubernur NTB, lanjut Ervan, melakukan pembayaran utang tahun 2024 hingga ratusan miliar untuk memastikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) NTB kembali sehat. Sehingga kepemimpinan Iqbal-Dinda lima tahun ke depan tidak dibebani oleh utang pemimpin sebelumnya.
‘’Dan Pak Gubernur berkomitmen untuk melakukan penyehatan APBD salah satunya dengan segera menyelesaikan kewajiban-kewajiban jangka pendek,’’ tambah Ervan.
Sementara untuk utang NTB ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Ervan mengaku belum dilakukan pelunasan. Sebab utang kepada PT tersebut bukan utang biasa. NTB juga diberikan waktu untuk mencicil utang sejumlah ratusan miliar tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) bertekad memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat NTB. Dalam memimpin NTB, Gubernur Iqbal berusaha keras memenuhi apa yang menjadi janji kampanye, termasuk dalam melaksanakan roda pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepada wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029, Jumat, 11 April 2025 , Gubernur menegaskan akan meninggalkan cara lama mengelola NTB dan menggunakan cara baru.
Menurutnya, ada tiga cara baru dalam mengelola NTB. Pertama Iqbal bersama Ummi Dinda sapaan akrab Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti ingin memulai pemerintahan tanpa membawa utang. Diakuinya, selama sebulan bersama tim bekerja keras menyisir anggaran-anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan memastikan utang-utang yang dibawa dari tahun lalu semua sudah dibayar.
‘’Kami sudah bayarkan. Jumlahnya ratusan miliar dan kami selesaikan. Kami ingin memulai pemerintahan ini tanpa utang. Tolong sampaikan ke publik bahwa kami ingin memulai menjalankan pemerintahan tanpa bawa utang,’’ tegas mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki ini.
Untuk itu, pihaknya sudah bekerja keras dan menyisir anggaran serta memastikan semua utang-utang yang dibawa di bawah tahun 2024 sudah terbayarkan.
Yang kedua, ungkapnya, melakukan pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM). Apalagi sekarang ini, pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB sedang menjalani evaluasi kinerja dan job fit di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB. Evaluasi kinerja dan job fit ini digelar selama 2 hari, yakni pada hari Kamis, 10 April 2025 hingga Jumat, 11 April 2025 dengan 2 sesi. Pertama, sesi ujian tulis dan wawancara sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
Meski demikian, Gubernur Iqbal mengaku belum menerima hasil evaluasi dan job fit dari BKD NTB dan tim penguji. ‘’Sementara yang ketiga pembenahan mekanisme perencanaan dengan memperkuat fungsi Bappeda sebagai pilar utama dalam perencanaan,’’ terangnya. (era)
