Selong (Suara NTB) – Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) setiap bulan menelan dana Rp 1,5 miliar sampai dengan Rp 1,8 miliar. Akan tetapi, kondisi jalan-jalan dinilai masih gelap gulita.
“Lotim peteng dedet (gelap gulita),” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPRD Lotim, Farouk Bawazier saat bertemu dengan pihak PLN, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di kantor DPRD Lotim, Senin, 14 April 2025.
Jalan desa, jalan kabupaten dan jalan provinsi hingga pusat disebut juga terlihat gelap. Farouk menyebut, salah satu visi Bupati dan Wakil Bupati Lotim dalam akronim Smart adalah menginginkan Lotim indah.
Farouk Bawazier mengatakan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi dari kinerja para eksekutif ini. Di awal pertemuannya dengan pihak terkait soal PJU, Dewan ini meminta data lengkap apa yang menjadi persoalannya, sehingga Lotim gelap dan siap dicarikan solusinya.
“Kita minta kepada PLN, BPKAD, Dishub dan Bapenda data data lengkapnya. Pelajari kekurangan dan siap bantu penambahan anggaran ketika ada kekurangan peralatan,” ungkapnya.
Anggota DPRD Lotim ini juga siap untuk mengecek kondisi lapangan. Berapa jumlah lampu yang masih bermasalah. Tidak diiginkan saling tuding dan saling salahkan antar instansi.
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Eddy Ilham mengatakan pihak PLN setiap tahunnya selalu tepat waktu membayar pajak penerangan jalan (PPJ). Pada tahun 2024 ditarget perolehan PPJ Rp 38,2 miliar dan terealisasi Rp 37,2 miliar atau 97,62 persen. Tahun 2025, target 35 miliar. Sampai 14 April, sudah terealisasi Rp 9,2 miliar atau 25 persen.
“Alhamdulillah, kepatuhan PLN bayar pajak cukup bagus, PLN aalu setor langsung ke petugas pungut,” sebutnya.
Guna meningkatkan kesadaran masyarakat bayar pajak, terus dilakukan sosialisasi di beberapa kecamatan. Bapenda hanya mengejar target pendapatan. Adapun dari PPJ inilah kemudian digunakan untuk PJU disetor setiap bulannya Rp 1,5 miliar sampai dengan Rp 1,8 miliar.
Kepala Dinas Perhubungan, Iswan Rakhmadi menyampaikan jumlah bola lampu di seluruh Lotim ini pada tahun 2017 lalu dicatat sebayak 12 ribu. Terakhir didata bersama PLN jumlahnya mencapai 16 ribu titik.
Dalam pembayaran PPJ ini, PLN dan Pemda menggunakan kontrak daya. Sampai saat ini sudah 13 ribu titik menggunakan meterisasi. Sisanya 3 ribu belum dan perlu diadakan meterisasi ini supaya lebih tertib.
Operasional pemeliharaan lampu jalan di Dinas Perhubungan Lotim Rp 1 miliar per tahun. Jumlah ini, sangat kecil karena Dishub hanya mampu melakukan pengadaan bola lampu sebanyak 700 biji per tahun.
Tidak ditampik, banyak lampu yang rusak. Dishub tidak memungkinkan untuk mengecek satu per satu di 16 ribu titik tersebut. Disamping karena peralatan terbatas, juga karena personel Dishub yang juga masih sangat terbatas.
Menurut Iswan Rakhmadi, minimal Rp 3,8 miliar untuk pemeliharaan lampu. Harapannya, setiap tahun ada pengadaan bola lampu 5 ribu setiap tahun. Memasang lampu ini butuh personel. ‘Kami terbatas tim, sehingga perlu penambahan personil dan penambahan peralatan,” imbuhnya.
Soal banyaknya lampu jalan yang padam ini kata Iswan harus dimaklumi juga karena tidak semua menjadi kewenangan Pemkab Lotim. Harus dimaklumi, kewenangan daerah terbatas. Jalan negara gelap, itu kewenangan Kementerian Perhubungan. Dishub Lotim juga mengeluh soal kondisi jalan besar termasuk ruas jalan provinsi pun banyak juga yang gelap.
Manager UPL Selong, Bangkit Candra, mengatakan jumlah hasil validasi terbaru lampu jalan ini sebanyak 16 ribu titik. Soal nyata atau tidak urusan Pemda. Perlu dukungan juga dari masyarakat agar terus melakukan pemantauan dan pengawasan. (rus)
