Dompu (Suara NTB) – Sekolah rakyat dicanangkan pemerintah pusat untuk memberi akses pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin dan kemiskinan ekstrem. Harapannya, bisa mencegah angka putus sekolah dan memutus rantai kemiskinan.
Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu memastikan belum bisa terlibat dalam program ini. Ketentuan harus menyiapkan lahan 5 – 10 ha yang bersih dan bebas dari sengketa hukum (clean and clear), jadi kendala.
“Posisi (lahan) yang tidak boleh terlalu jauh dari kota, agar bisa dijangkau. Sementara kita ndak punya lahan seluas itu dan dekat kota. Makanya kita sampaikan belum bisa berpartisipasi,” ungkap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Muhammad Syaukani, ST saat dikonfirmasi, Senin, 14 April 2025.
Kementrian Sosial saat sosialisasi program ini mengundang daerah untuk ikut berpartisipasi. Lahan seluas itu, direncanakan untuk dibangunkan sekolah dan asrama (boarding). Sehingga peserta akan dididik kemandirian dalam hidup dan memiliki pengetahuan yang luas. Karena baru tahap awal, sosialisasinya belum maksimal dan dikhatirkan akan menjadi beban daerah.
Namun Pemda Dompu tidak tinggal diam dalam upaya menekan angka putus sekolah karena kemiskinan. Setiap daerah di Dompu memiliki sekolah jenjang SD sederajat dan SMP sederajat. Warga miskin juga mendapatkan kemudahan melalui program beasiswa dan bantuan lainnya. “Kita optimalkan sekolah yang ada sebagai tempat sekolah bagi semua anak usia sekolah,” jelasnya.
Sebelumnya beredar kabar MAN Dompu diusulkan sebagai lokasi sekolah rakyat tingkat SMA sederajat. Namun pihak MAN Dompu hingga saat ini belum mengetahui rencana itu. “Saya baru dengar (MAN Dompu diajukan sebagai Lokasi sekolah rakyat),” kata Kepala MAN Dompu, Hj Siti Hafsah saat dihubungi, Senin kemarin. (ula)
