Mataram (Suara NTB) – Kinerja dari Aparatur Sipil Negara (ASN) selama ini cenderung monoton. Begitu juga dengan pola pikir ASN yang bekerja dengan apa yang bisa dikerjakan, bukan bekerja dengan apa yang harus dikerjakan. Hal ini menjadi dasar Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) yang menggelar Optimalisasi Kerja Pejaba Fungsional dan Penyiapan Personel yang Andal untuk NTB Makmur Mendunia.
Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., menjelaskan, kegiatan ini sebagai salah satu upaya menyiapkan perangkat daerah yang siap dalam menghadapi perubahan zaman dan keinginan pimpinan.
‘’Kita siapkan personel-personel agar betul-betul siap untuk bagaimana menerima perubahan. Jangan sampai kerja monoton dan sudah menjadi hukum kebiasaan. Yang kemarin kerjanya seperti itu, sehingga harus berubah. Bukan berarti, apa yang bisa saya kerjakan, tetapi apa yang harus saya kerjakan untuk bisa kita membawa NTB Makmur Mendunia,’’ ujarnya pada Suara NTB, Senin, 14 April 2025.
Selain itu, pimpinan menginginkan ASN bekerja yang memiliki pola pikir yang luas dan berinisiatif dalam bekerja. Tidak hanya itu, sudah masanya di perangkat daerah atau kerja itu diisi oleh pejabat fungsional dan tidak lagi bukan struktural, karena lebih luas dan fleksibel dalam menentukan sistem kerja.
Bakesbangpoldagri mencontohkan Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang jabatan fungsionalnya sudah maju beberapa langkah dari OPD lain. Untuk itu, pihaknya mendatangkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menjelaskan bagaimana sistem penilaian, sistem karir fungsional tersebut.
‘’Sehingga harapan kita sesuai harapan pimpinan kita supaya NTB mampu mendunia. Ini bukan hal yang tidak mungkin dan sangat mungkin. Dan itu memang harus didorong oleh personel-personel yang andal,’’ terangnya.
Hal senada disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB H. Yusron Hadi, ST., MUM., mengenai keberadaan tenaga fungsional. Diakuinya, jumlah tenaga fungsional di NTB belum sebanyak tenaga struktural.
Menurutnya, dari 12.406 jumlah PNS di lingkup Pemprov NTB, jumlah pejabat fungsional sebanyak 3.000 lebih. Untuk itu, pihaknya mengajak pejabat struktural yang ada sekarang ini beralih ke jabatan fungsional yang sistem kerjanya lebih luas. Selain itu, pejabat fungsional juga bertanggung jawab pada pimpinan OPD secara langsung.
Beda halnya dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, M.Kes. Menurutnya, banyak pejabat fungsional yang ada di Dinas Kesehatan sudah mampu bekerja sesuai dengan tim kerja yang ditentukan. Tim kerja dalam melaksanakan tugas, ujarnya, tidak mesti harus dipimpin oleh pejabat fungsional yang lebih senior atau tinggi, tapi ketua tim kerja bisa ditunjuk dari kelas jabatan yang lebih rendah. Namun, ketua tim kerja yang ditunjuk harus memiliki jaringan yang luas dan memiliki kemampuan terhadap jenis tugas yang dikerjakan. (ham)
