Mataram (Suara NTB) – Kota Mataram dicanangkan sebagai kota anti korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Predikat ini harus dipertahankan tidak hanya oleh aparatur sipil negara, melainkan didukung masyarakat. Praktik korupsi juga bisa dipengaruh faktor keluarga. Demikian disampaikan Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Hj. Baiq Nelly Kusumawati ditemui pada, Rabu, 16 April 2025.
Nelly menegaskan, hasil analisa dari Komisi Antirasuah bahwa praktik korupsi dilakukan pejabat juga dipengaruhi keluarga. Misalnya, gaya hidup istri yang mewah sehingga mempengaruhi suaminya yang menjadi penyelenggara negara untuk korupsi.
Hal ini telah diindentifikasi oleh KPK, sehingga dalam bimbingan teknis pencanangan Kota Mataram sebagai kota anti korupsi. Istri pejabat mulai dari kepala daerah sampai lurah harus mengikuti bimtek tersebut. “Jadi tidak hanya pejabatnya saja, tetapi pasangannya juga harus mengikuti bimtek,” jelasnya.
Bimtek akan digelar pada, Selasa-Kamis, 22-24 April 2025 pekan depan. Nelly menambahkan, bimtek juga melibatkan dunia usaha. Tujuannya memberikan edukasi/peringatan sejak dini agar tidak mengarah pada praktik korupsi.
Mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram mengakui, predikat sebagai kota anti korupsi dinilai sangat berat. Artinya, Pemkot Mataram harus mewanti-wanti tidak terjadinya operasi tangkap tangan atau pejabat ditersangkakan karena korupsi. Apabila ditemukan kasus tersebut, maka predikit itu secara otomatis gugur. “Jadi berat banget mempertahankan predikat ini,” katanya.
Di satu sisi, predikat ini juga bisa menjadi penghargaan bagi Kota Mataram. Paling tidak memiliki beban moril tidak hanya jadi status melainkan segala lini mulai dari tata kelola kehidupan aparatur sipil negara dan masyarakat menjauhkan diri dari praktik korupsi, pungutan liar dan lain sebagainya. (cem)
