KEPALA Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB, Enen Saribanon mengatakan, pihaknya belum menemukan adanya indikasi dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada kasus tambang emas ilegal di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.
Belum ada indikasi Tipikor, secara kasat mata seperti itu, ujar Enen, Selasa (13/5/25).
Dari informasi yang dihimpun Suara NTB, Kejati NTB menangani kasus tambang ilegal Sekotong ini setelah menerima temuan KPK pada Oktober 2024.
Temuan tersebut berkaitan dengan dugaan tambang ilegal yang dikelola tenaga kerja asing (TKA) asal China, yang berpotensi merugikan negara hingga Rp1,08 triliun per tahun. Nilai tersebut diperoleh KPK dari hasil tinjauan lapangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dinas LHK NTB, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB.
Sebelumnya, Enen mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan KPK dan mempelajari temuan lapangan tersebut. Pihaknya juga telah mengumpulkan bukti tambahan melalui permintaan keterangan sejumlah pihak.
Diketahui, selain ditangani Kejaksaan terkait dugaan Tipikor, kasus ini juga tengah ditangani Balai Gakkum LHK wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) dan Polres Lombok Barat. Penanganan dilakukan secara paralel oleh kedua institusi sesuai kewenangan masing-masing.
Balai Gakkum LHK Jabalnusra memfokuskan penyidikan pada dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini mencakup dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan tanpa izin.
Sementara itu, Polres Lombok Barat menyelidiki kasus ini dengan mengacu pada dugaan pelanggaran Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), khususnya terkait aspek legalitas operasional tambang tersebut.
Pengusutan kasus ini juga turut dikawal KPK. Pada 4 Oktober 2025, KPK bersama DLHK NTB dan Gakkum LHK Jabalnusra telah memasang plang di lokasi tambang emas ilegal yang berada di wilayah Sekotong Lombok Barat itu. (mit)
