Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Pada Musrenbang RPJMD dan RKPD yang dibuka oleh Wabup Hj Nurul Adha pada Rabu (14/5/2025) tersebut, Pemkab Lobar di bawah pemerintahan Bupati H.L. Ahmad Zaini dan Wabup Hj Nurul Adha menetapkan 9 Aksi Perioritas dan 56 Intervensi Prioritas lima tahun kedepan. Hadir pada kesempatan itu Kepala Bapenda NTB Iswandi, perwakilan BPKP, kepala Bappeda Lobar H Akhmad Saikhu, para kepala OPD, Baznas, TP-PKK, Dharma Wanita, GOW dan Organisasi Perempuan.
Hadir juga Perwakilan Kepala Desa, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Akademisi. Tenaga Pendamping Profesional, Pimpinan Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan, Perwakilan Dewan Anak, Perwakilan Perempuan dan Perwakilan Kelompok Disabilitas.
Dalam kesempatan itu, Wabup Nurul Adha menyampaikan Musrenbang ini tidak hanya sekadar formalitas, melainkan wadah partisipasi masyarakat yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan riil di lapangan. “Sehingga hasilnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Lombok Barat,” kata Wabup.
Ia merefleksikan kembali capaian indikator makro dalam pelaksanaan RPJMD 2019-2024, Lobar telah menunjukkan kemajuan signifikan dimana IPM meningkat dari 68,03 (2019) menjadi 72,70 (2024), tingkat kemiskinan turun dari 15,17% (2019) menjadi 12,65% (2024). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berkurang dari 3,76% (2019) menjadi 2,75% (2024). Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dari 3,84% (2019) menjadi 3,02% (2024), dan ketimpangan (Gini Ratio) dari 0,358 (2019) meningkat menjadi 0,365 (2023).
Meskipun capaian ini patut diapresiasi, tapi juga harus disadari bahwa Lobar masih tertinggal dibandingkan kabupaten/kota tetangga. Apalagi jika mengacu pada standar nasional. “Oleh karena itu, dalam RPJMD 2025-2029, Kami berkomitmen untuk mempercepat pembangunan dengan mengusung visi ‘Terwujudnya Lombok Barat yang Maju, Mandiri, dan Berkeadilan’, guna mengejar ketertinggalan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata,” kata dia.
Untuk mewujudkan visi besar tersebut lanjut Ketua PKS Lobar itu, ia bersama Bupati LAZ mengusung lima misi. Selanjutnya visi-misi daerah ini menjadi landasan utama dalam merumuskan RPJMD Lobar Tahun 2025-2029, dengan penekanan khusus pada tiga prinsip dasar pembangunan yakni berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kearifan lokal, yang akan menjadi ciri khas pembangunan Lobar ke depan. Untuk itu, dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Pemkab telah menetapkan sembilan aksi prioritas pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi.
Aksi Prioritas 1 adalah Sejahtera dari Desa.Pemkab fokus pada pengentasan masalah pembangunan desa dengan intervensi konkret meliputi alokasi 1 miliar rupiah per desa per tahun, yang termasuk di dalamnya dana dusun 100 juta rupiah, penyediaan mobil serbaguna, program Desa Mandiri, serta revitalisasi BUMDES berbasis potensi lokal (One Village One Product/OVOP).
Aksi Prioritas 2, Pembangunan SDM Unggul dan Berdaya Saing akan menyasar kepada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti PMKS (keluarga miskin, disabilitas, perempuan rawan sosial, yatim piatu, dan komunitas adat) untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif.
Aksi Prioritas 3, pengentasan pengangguran akan diwujudkan melalui penciptaan lapangan kerja inklusif dengan menggali potensi ekonomi kreatif. Aksi Prioritas 4, Transformasi dan Kemandirian Ekonomi akan mengakselerasi ekonomi primer (pertanian/kelautan), mengoptimasi ekonomi sekunder (industri pengolahan), dan memperkuat ekonomi tersier (jasa/pariwisata). Aksi Prioritas 5, Ketahanan Sosial dirancang untuk memperkuat perlindungan sosial adaptif dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
Selanjutnya aksi Prioritas 6, Agrominapolitan akan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan risiko bencana. Prioritas 7, Infrastruktur Berkelanjutan fokus pada pembangunan ramah lingkungan untuk mitigasi perubahan iklim. Aksi Prioritas 8, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan meliputi penyediaan Satu Data Lombok Barat, akuntabilitas kinerja, digitalisasi layanan publik, dan peningkatan profesionalitas ASN. Dan Aksi Prioritas 9, Harmoni Sosial akan memperkuat toleransi antar agama, keberagaman budaya, serta implementasi Pancasila dan wawasan kebangsaan demi persatuan nasional.
Selanjutnya RKPD Lobar tahun 2026 akan terkonsentrasi pada Penguatan Fondasi Pelayanan Dasar dan Tata Kelola, dengan fokus utama meningkatkan kualitas layanan publik dan pemerintahan melalui tiga klaster intervensi. Pertama, dalam Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, Pemkab akan membangun dan merehabilitasi serta peningkatan sarpras puskesmas dan sekolah di daerah terpencil, memperluas akses internet untuk sekolah disertai pelatihan guru, serta menyediakan program beasiswa bagi keluarga miskin.
Kedua, untuk Infrastruktur Dasar, prioritas diberikan pada penyediaan air bersih dan sanitasi di wilayah yang belum terjangkau terhadap layanan infrastruktur dasar. Ketiga, dalam Tata Kelola Pemerintahan, transformasi digital akan diakselerasi melalui e-government, diikuti peningkatan kapasitas aparatur untuk memastikan pelayanan yang efisien dan responsif.
“Semua ini kami lakukan untuk meletakkan fondasi kokoh menuju Lombok Barat yang maju, mandiri, dan berkeadilan,” imbuhnya.
Selain sembilan prioritas dan tiga klaster intervensi tersebut, keberhasilan pembangunan Lobar tentu membutuhkan kolaborasi multi-pihak yang sinergis dan berkelanjutan. Untuk itu, ia mengajak semua pihak berkolaborasi. Pertama, DPRD sebagai mitra strategis sangat krusial dalam fungsi pengawasan dan menciptakan sinergi legislatif-eksekutif untuk memastikan kebijakan pro-rakyat.
Kedua, OPD harus menjadi ujung tombak pelaksana program yang berbasis data akurat dan kebutuhan riil masyarakat.
Kemudian ketiga, partisipasi aktif masyarakat melalui penyampaian aspirasi dan pengawasan pembangunan menjadi kunci transparansi dan akuntabilitas. Keempat, kontribusi dunia usaha dan akademisi dalam menyediakan inovasi, teknologi, dan investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Terakhir, kami mengajak seluruh lembaga non-pemerintah, NGO, dan elemen masyarakat sebagai mitra pembangunan kami untuk bersama-sama berkontribusi, karena hanya dengan kerja sama dan gotong royong lah, kita dapat bersama-sama mewujudkan Lobar yang maju, mandiri, dan berkeadilan,” ajaknya.
Lebih lanjut dikatakan, dalam mewujudkan visi Lobar yang Maju, Mandiri, dan Berkeadilan, Pemkab berkomitmen penuh melalui program-program konkret yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Untuk itu, ia berharap Musrenbang kali ini dapat menghasilkan rekomendasi yang implementatif, realistis, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Terakhir, ia juga menyampaikan terima kasih atas kontribusi dan partisipasi aktif semua pihak.
Di tempat yang sama, Kepala Bappeda H Akhmad Saikhu mengatakan Musrenbang digabung pelaksanaannya yakni RPJMD dan RKPD diadakan tiga hari. “Hari ini (kemarin, red) pembukaan, besok klinis RPJMD dan berikutnya RKPD,” kata dia. Ia menerangkan arah kebijakan pada RPJMD ini terdiri dari sembilan aksi Prioritas, salah satunya Sejahtera dari desa. Dan 56 Intervensi Prioritas yang merupakan turunan dari 9 Aksi tersebut.
“Itu semua sudah kami akomodir dalam dokumen perencanaan sebagai Gaiden 5 tahun kedepan,” terangnya.
Tahun pertama hingga tahun kelima sudah ada fokus Pemkab yang perlu dikerjakan. Ia berharap dengan banyak pihak yang terlibat pada Musrenbang ini bisa memberikan masukan bagi Pemkab dalam penyusunannya sehingga mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di Desa. (her)
