Mataram (Suara NTB) – Dinas Pariwisata Kota Mataram akan mengeluarkan atau memutus kontrak pedagang kuliner di Destinasi Wisata Loang Baloq. Pasalnya, pedagang banyak yang menunggak sewa pemanfaatan lapak.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dr. Cahya Samudra dikonfirmasi pada, Rabu (14/5) menjelaskan, penarikan retribusi atas pemanfaatan aset milik pemerintah di Pantai Loang Baloq, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela belum maksimal. Pasalnya, penarikan retribusi baru tahun pertama dijalankan. Selain itu, sejumlah pedagang tidak membayar sewa sehingga mereka terancam akan dikeluarkan. “Kita harus mengupgrade pedagang terutama kepatuhan membayar retribusi. Banyak yang tidak bayar sewa sehingga akan diputus kontrak,” jelasnya.
Sewa pemanfaatan lapak di Pantai Loang Baloq kisaran Rp400 ribu-Rp600 ribu. Cahya tidak secara detail menyebutkan jumlah tunggakan sewa lapak tersebut. Namun demikian, ia menyebutkan target retribusi pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025, mencapai Rp800 juta. Realisasi sampai bulan April mencapai 10 persen. “Kalau totalnya saya tidak hafal karena tetap masuk retribusi,” ujarnya.
Adapun sewa lapak PKL di Pantai Ampenan akan disesuaikan kembali. Penyesuaian dilakukan karena lapak yang ditempati pedagang baru dibangun oleh pemerintah. Sementara, lapak di Teras Udayana belum bisa ditetapkan karena belum diatur dalam peraturan daerah. “Teras Udayana belum bisa ditarik retribusinya karena belum masuk dalam perda,” ujarnya.
Mantan Camat Sekarbela mendorong pedagang di destinasi wisata di Kota Mataram, lebih kreatif serta berinovasi menjual makanan kepada pengunjung. Kebersihan serta keamanan juga harus dijaga agar menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung.
Pihaknya juga mendorong kelompok sadar wisata (pokdarwis) di kawasan destinasi wisata membantu menjaga keamanan dan kebersihan, sehingga destinasi wisata di Kota Mataram tetap terlihat rapi dan nyaman dikunjungi. (cem)
