PEMPROV NTB mendukung perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa. Hal ini ditegaskan Sekda NTB, Drs.H. Lalu Gita Ariadi, M.Si saat menerima audiensi puluhan pemuda dari Pulau Sumbawa yang menuntut terbentuknya PPS di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Kamis (15/5).
Ia mengatakan, sebagai daerah induk Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sangat mendukung terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) PPS, namun saat ini rencana tersebut masih terkendala moratorium dari pemerintah pusat. ‘’Nanti kalau ada tanda-tanda dibuka keran kebijakan moratorium, kita bergegas sama-sama,” ujarnya.
Gita menjelaskan sebagai bagian dari kepanjangan tangan pemerintah pusat, tentu Pemprov NTB tidak terpisah. Meski begitu, pihaknya akan terus berkonsolidasi dengan pemerintah pusat terkait percepatan PPS.
“Bila nanti ada tambahan persyaratan-persyaratan maka akan dilengkapi,” kata Gita didampingi Kasat Pol PP sekaligus Plt Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Dr.H.Pathul Gani.
Menurut dia, terpenting saat ini bagaimana elemen di daerah membentuk jaringan nasional bersama provinsi lain untuk ikut meminta pencabutan moratorium DOB, sehingga pembentukan PPS dengan lainnya bisa dipercepat.
“Jadi nggak bisa sendiri, teman-teman juga harus buat jaringan nasional bersama provinsi lain yang ingin membentuk DOB untuk mendesak menyuarakan ke nasional sehingga ada kebijakan mencabut moratorium,” terangnya.
Namun demikian, Gita berharap aspirasi memperjuangkan PPS tersebut disampaikan dengan cara-cara damai, simpatik, dan konstruktif. Tidak dengan melakukan blokade atau menutup akses Pelabuhan Poto Tano. Karena jika itu terjadi maka yang rugi sendiri adalah masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi kalau aksi unjuk rasa dilaksanakan secara baik. Mari kita menyuarakan aspirasi dengan cara-cara simpatik dan konstruktif. Kalau blockade, harga-harga barang meningkat. Yang rugi siapa, ya masyarakat sendiri. Untuk itu mari kita bersama-sama melakukan ini dengan tertib,” ucapnya.
Disinggung bagaimana nasib Pulau Lombok jika berpisah dengan Pulau Sumbawa. Ia mengatakan tidak berdampak buruk. Karena, hadirnya dua provinsi yang berdekatan kedua daerah bakal saling bekerja sama dan bersinergi untuk kesejahteraan masyarakat.
“Siapa tahu Pulau Sumbawa jadi Brunei Darussalam dan Lombok adalah Singapura. Begitu Sumbawa berkembang saudara-saudaranya dari Lombok juga akan menikmati. Kita sejahtera bersama. Bukan bertanding tapi bersanding,’’ katanya. (era)
