Mataram (Suara NTB) – Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat legalitas kemitraan yang lebih baik di Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu, Balai Bahasa Provinsi NTB melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada Selasa (10/6/2025).
Kepala Balai Bahasa NTB, Dwi Pratiwi diterima oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Sumbawa. Pada kesempatan berbeda, Dwi Pratiwi juga melaksanakan audiensi dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa atas arahan dari Kepala Bagian Pemerintahan.
Dwi Pratiwi menjelaskan bahwa sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen, tugas dan fungsi Balai Bahasa sangat erat dengan program pemerintah daerah, terutama terkait fasilitasi kebahasaan dan kesastraan.
Ia menguatkan dukungan Perda NTB No. 5 tentang Pengembangan, Pembinaan, Dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah. “Adapun program tematik Balai Bahasa adalah peningkatan kecakapan literasi, internasionalisasi bahasa Indonesia, dan penguatan revitalisasi bahasa daerah,” tandas Dwi Pratiwi.
Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Sumbawa, Budi Sastrawan menyambut baik kedatangan dan maksud Balai Bahasa dalam menjalin kemitraan. Pemkab Sumbawa perlu mendalami ihwal kemitraan agar apa yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan kedua pihak tidak hanya di atas kertas. Artinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa ingin mendata terlebih dahulu tawaran dari Balai Bahasa Provinsi NTB yang memang sudah ada dalam rencana kerja Kabupaten Sumbawa ke depan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Balai Bahasa Provinsi NTB Dwi Pratiwi menerima apa yang menjadi keinginan pihak Kabupaten Sumbawa. Perlu adanya penguatan pembahasan antara pihak Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Balai Bahasa Provinsi NTB secara daring sebelum kesepakatan kerja sama tersebut dibicarakan pada tingkat yang lebih tinggi.
Pada kesempatan yang berbeda, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa, Sudarli mengungkapkan bahwa kerja sama antara Balai Bahasa Provinsi NTB dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa sudah berlangsung lama. Akan tetapi, kerja sama tersebut belum disertai dengan payung hukum yang jelas. Oleh karena itu, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa siap melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan kedua pihak. (ron)
