WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih, S.Ag., menilai realisasi belanja fisik dan keuangan pada semester pertama tahun 2025 berjalan lamban. Penilaian ini menyusul 11 OPD terkategori masuk zona merah.
Hingga pertengahan tahun, capaian penggunaan anggaran oleh sejumlah OPD masih tergolong rendah, menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap pelayanan publik.
Isti menyoroti lambannya serapan anggaran yang seharusnya bisa dimaksimalkan sejak awal tahun. “Sekarang sudah bulan Juni, artinya kita sudah masuk semester kedua tahun anggaran. Tapi realisasi anggarannya masih jauh dari yang diharapkan,” sesalnya.
Politisi PKS ini menambahkan, kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh OPD karena berdampak langsung terhadap masyarakat. “Apa yang dikerjakan OPD itu dinantikan masyarakat. Terutama OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, seperti dinas kesehatan,” tegasnya.
Menurut Isti, saat melakukan kunjungan ke lapangan, keluhan masyarakat yang paling sering ditemui berkaitan dengan layanan kesehatan. “Masih banyak warga yang belum tahu bahwa ada layanan kesehatan gratis dari pemerintah kota. Ini menunjukkan masih lemahnya sosialisasi dan pelaksanaan program,” tambahnya.
Terkait dengan penilaian zona merah atas realisasi anggaran beberapa OPD, Dewan akan terus memperkuat fungsi pengawasan. Evaluasi menyeluruh tengah dilakukan oleh komisi-komisi terkait dengan menggandeng OPD mitra masing-masing.
“Rapat-rapat evaluasi bersama mitra kerja sedang berjalan. Hampir semua komisi hari ini sedang melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD masing-masing,” ungkap mantan anggota Komisi IV ini.
Orang nomor dua di DPRD Kota Mataram ini menegaskan, evaluasi penting dilakukan untuk memastikan tidak terjadi keterlambatan lebih lanjut yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, evaluasi juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Ada beberapa alasan penting mengapa evaluasi realisasi anggaran perlu dilakukan secara berkala. Pertama, peningkatan kinerja. Evaluasi membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan anggaran. Kedua, akuntabilitas, agar anggaran digunakan sesuai dengan rencana dan tujuan. Ketiga, efisiensi, yakni menemukan cara untuk menggunakan anggaran secara lebih efektif. Keempat, perbaikan kebijakan, dengan menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan untuk perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan.
“Kalau tidak kita evaluasi sejak dini, maka bisa jadi keterlambatan ini berdampak pada pelayanan yang seharusnya sudah bisa dirasakan masyarakat,” pungkas Isti. (fit)
