KELUHAN masyarakat atas mahalnya harga gas LPG bersubsidi 3 kilogram (tabung melon) kembali mencuat. Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., menduga adanya praktik curang yang dilakukan oleh oknum dalam proses distribusi gas subsidi.
“Saya yakin kemungkinan ada oplosan,” ujar Misban kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram pekan kemarin. Dia menduga terjadi tindakan pengoplosan gas dari tabung kecil ke tabung besar berukuran 12 kilogram. Modus ini jelas menguntungkan pelaku hingga dua kali lipat tanpa perlu usaha berat.
Seperti diketahui, satu tabung 3 kg kini dibanderol Rp20.000 hingga Rp22.000 Jika dihitung per kilogram, harganya sekitar Rp7.000 lebih. Sementara itu, harga isi ulang untuk tabung 12 kg bisa mencapai Rp200.000, atau sekitar Rp16.000-17.000 per kilogram, hampir dua kali lipat dari harga gas subsidi.
Praktik ini dinilai merugikan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada gas melon untuk kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, Misban meminta agar Pertamina segera melakukan pengawasan distribusi secara menyeluruh. Salah satunya adalah pelabelan tabung gas sesuai nama agen.
“Kalau bisa, setiap tabung itu diberi identitas jelas—baik itu cap, stempel, atau tulisan nama agennya. Supaya tidak tertukar-tukar atau dipindahkan sembarangan,” ujar politisi Hanura ini.
Misban menambahkan, dengan adanya identifikasi agen pada tabung, maka bisa dilacak jika ada tabung subsidi yang beredar tidak sesuai wilayah distribusinya. Selain itu, dia juga mengkritisi langkah Pertamina yang dinilai tergesa-gesa menaikkan pasokan tanpa terlebih dahulu menelusuri permasalahan di lapangan.
“Mestinya jangan buru-buru nambah pasokan. Telusuri dulu ke bawah, apakah memang karena kebutuhan atau ada aksi borong oleh oknum,” ucapnya.
Seharusnya ada kebijakan harga yang lebih seimbang antara tabung 3 kg dan 12 kg. Perbedaan harga yang terlalu mencolok dikhawatirkan akan mendorong pelaku industri atau rumah tangga tertentu untuk beralih menggunakan gas melon, sehingga menambah beban distribusi.
“Kalau tabung 12 kg terlalu mahal, pasti banyak yang pakai tabung kecil. Beli banyak sekalian, karena lebih murah,” ucapnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Misban meminta agar dilakukan pelabelan warna atau sistem penanda visual pada tabung, agar bisa diketahui asal agen atau distribusi wilayahnya. Anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang tegas bagi oknum penyalahguna gas bersubsidi.
“Kalau nanti tabung dari agen A ditemukan di wilayah B, dan tidak sesuai alokasi, harus ditindak. Ini bisa bantu pengawasan juga,” katanya. Misban berharap Pertamina tidak hanya fokus pada penambahan kuota, namun juga pada penguatan sistem distribusi dan pengawasan di lapangan. (fit)
