Istanbul – Para pemimpin BRICS pada Minggu, 6 Juli 2025 mengutuk serangan militer terhadap Iran dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan Piagam PBB.
Pernyataan itu muncul dalam sebuah deklarasi bersama yang dikeluarkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang digelar di Rio de Janeiro, Brazil, pada 6-7 Juli.
“Kami mengutuk serangan militer terhadap Republik Islam Iran sejak 13 Juni 2025, yang merupakan pelanggaran hukum internasional dan Piagam PBB, serta menyatakan keprihatinan serius atas eskalasi situasi keamanan di Timur Tengah yang terjadi setelahnya,” kata deklarasi tersebut.
BRICS juga menyoroti pentingnya perlindungan fasilitas nuklir dan keselamatan warga sipil. Dalam deklarasi itu, mereka menyatakan kekhawatiran atas serangan terhadap “infrastruktur sipil dan fasilitas nuklir damai yang berada di bawah pengawasan penuh Badan Energi Atom Internasional (IAEA).”
“Dalam konteks ini, kami kembali menyuarakan dukungan terhadap inisiatif diplomatik guna mengatasi tantangan regional. Kami juga menyerukan agar Dewan Keamanan PBB segera menindaklanjuti persoalan ini,” kata para pemimpin BRICS.
Konflik Israel-Iran pecah pada 13 Juni ketika Israel melancarkan serangan udara terhadap situs militer, nuklir, dan sipil di Iran.
Serangan-serangan Israel menewaskan sedikitnya 935 orang dan melukai 5.332 orang, menurut Kementerian Kesehatan Iran.
Sebagai balasan, Iran meluncurkan rudal dan drone, yang menewaskan sedikitnya 29 orang dan melukai lebih dari 3.400 lainnya, menurut data dari Universitas Ibrani Yerusalem.
Konflik tersebut berakhir setelah tercapainya gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan mulai berlaku pada 24 Juni.
Perdamaian Dunia
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia melalui multilateralisme dan keadilan dalam tata kelola global.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat mendampingi Presiden Prabowo menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang digelar di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil, Minggu, 6 Juli 2025.
“Bapak Presiden juga menegaskan menolak perang dan juga penggunaan standar ganda. Dan Bapak Presiden sejalan dengan hampir dari seluruh peserta mendorong reformasi multilateral dan keterwakilan ‘global south’ dalam tata kelola global, khususnya dalam institusi seperti PBB dan didorong agar kepemimpinan BRICS dapat mendorong kepemimpinan multilateral yang lebih adil,” kata Airlangga dalam keterangannya, Senin.
Dalam pertemuan bertema “Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance” itu, Presiden Prabowo juga mengangkat pentingnya Bandung spirit dalam forum BRICS, terutama dalam memperjuangkan nasib negara-negara berkembang dan mendukung kemerdekaan Palestina.
Dalam pandangan Indonesia, BRICS perlu menjadi kekuatan penyeimbang yang dapat menyuarakan kepentingan negara-negara “global south” secara adil dan konsisten.
“Bapak Presiden menegaskan hubungan terhadap Palestina dan secara khusus untuk mengingatkan Bandung spirit agar bisa dibawa dalam forum, dilanjutkan dalam forum BRICS tersebut,” kata Airlangga.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir (Tata) yang turut mendampingi Presiden dalam KTT tersebut menambahkan bahwa sebagian besar pemimpin negara anggota BRICS menyoroti situasi global yang makin tidak menentu.
“Salah satu isu yang sangat banyak diangkat oleh negara anggota adalah pentingnya untuk BRICS mengambil kepemimpinan untuk ‘global south’ agar bisa mendorong me-reform sistem multilateral,” kata Tata.
Menurutnya, konsolidasi negara-negara “global south” dinilai sangat penting dalam menjaga stabilitas internasional dan menciptakan ruang pembangunan yang kondusif bagi negara-negara berkembang.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap upaya reformasi serta menyambut baik solidaritas antaranggota BRICS untuk menciptakan sistem dunia yang lebih inklusif dan berimbang.
“Oleh karena itu, tadi semangatnya adalah bagaimana BRICS bisa berkontribusi untuk mendorong reformasi, untuk mendorong penguatan dari sistem multilateral itu sendiri,” ucap dia. (ant)
