Selong (Suara NTB) – Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur (Lotim), H. Lalu Hasan Rahman, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya perbaikan tata kelola kawasan wisata Teluk Ekas. Hal ini disampaikannya kepada media di Selong, menekankan perlunya perhatian serius untuk menghentikan potensi konflik yang terus membayangi destinasi indah tersebut.
“Ekas perlu dapat perhatian serius sehingga tidak konflik terus,” tegas Hasan Rahman, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Lotim, Senin, 6 Juli 2025.
Menurutnya, semua aspek pengelolaan perlu segera dibenahi untuk mewujudkan Ekas sebagai destinasi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal.
Ketua DPD II Partai Golkar ini mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di Teluk Ekas sudah tergolong lumayan bagus. Namun, titik lemah utama terletak pada aspek kelembagaan. “Tinggal kelembagaan. Tinggal pengaturan keamanan dan kenyamanan,” ujarnya.
Ia mempertanyakan daya tarik wisatawan setelah berkunjung ke Ekas. “Setelah wisatawan bersenang di Ekas, apa yang bisa didapatkan di Lotim? Perlu ada perhatian pemerintah,” tandasnya, menyoroti pentingnya pengembangan produk dan layanan wisata pendukung di sekitar kawasan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Hasan Rahman mengusulkan beberapa langkah konkret. Menurutnya, diperlukan segera pembangunan pos penjagaan dan pusat informasi yang komprehensif tentang segala hal terkait Ekas dan Lotim.
Mamiq Man, sapaan akrab anggota DPRD Lotim lima periode ini, Lotim berkaca pada keberhasilan pengelolaan di tempat seperti tiga Gili di Lombok Utara, Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan. Dia menekankan model pengelolaan yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal secara terorganisir.
Berikutnya, memang diperlukan penguatan regulasi. Regulasi yang kuat melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Desa (Perdes) dinilai krusial. Lewat regulasi ini, sehingga bisa memperkuat kelembagaan di Ekas. Regulasi ini akan menjadi payung hukum bagi pengelolaan yang lebih baik.
Sesuai keinginan Bupati Lotim, harus ada retribusi untuk pemerintah dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Pengaturan dan penggunaan retribusi yang jelas serta transparan menjadi hal penting.
Mamiq Rahman kembali menegaskan kelembagaan yang solid adalah kunci. “Tata kelola memang masih perlu diperbaiki. Pembagian tugas kelembagaan. Ekas harus ada yang kelola,” tegasnya.
Keberadaan lembaga pengelola yang jelas akan sangat membantu efektivitas pengelolaan. Ia juga mendukung rencana pembuatan posko sebagai tempat transit bagi wisatawan, yang akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Dikatakan, mengandalkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saja dirasakan kurang memadai karena beban kerja yang besar
Disinggung dari sisi potensi ekonomi, ujarnya, cukup besar dan bisa diraih jika tata kelola diperbaiki. Ia memberi contoh kesuksesan Gili Air dan Gili Meno yang mampu meraup pendapatan hingga miliaran rupiah.
“Gili Air dan Meno, bisa dapat PAD miliaran,” pungkas Hasan Rahman, menyiratkan keyakinannya bahwa dengan perbaikan tata kelola yang menyeluruh, Teluk Ekas memiliki peluang besar untuk menjadi mesin pendapatan daerah yang signifikan sekaligus destinasi wisata yang aman, nyaman, dan dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat setempat. Dukungan legislatif ini diharapkan dapat mempercepat langkah perbaikan oleh pemerintah daerah. (rus)
