Mataram (Suara NTB) — Banjir yang melanda sejumlah kawasan di Mataram baru-baru ini mengakibatkan kerugian besar, termasuk kerusakan infrastruktur dan permukiman warga.
Komisi III DPRD Kota Mataram mendorong Pemerintah Kota Mataram berkomitmen menanggulangi dan mencegah terjadinya banjir susulan dengan mengedepankan program normalisasi drainase dan penguatan tebing sungai. Langkah ini dinilai sebagai antisipasi terhadap bencana hidrometeorologi yang semakin sulit diprediksi akibat perubahan iklim.
“Kejadian force major seperti ini memang sulit diprediksi, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan antisipasi. Salah satu langkah konkret yang perlu dilakukan adalah normalisasi seluruh saluran drainase di Kota Mataram,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., kepada Suara NTB, Senin, 7 Juli 2025.
Rachman menyebut, banyak saluran air di wilayah Mataram yang mengalami pendangkalan akibat sedimen dan sampah. Oleh karena itu, penggalian ulang saluran serta penguatan tebing kali menjadi prioritas utama dalam perencanaan anggaran dan program pemerintah ke depan.
“Saluran-saluran yang penuh dengan sedimen harus dinormalisasi. Tebing-tebing sungai juga harus diperkuat agar tidak longsor dan menghambat aliran air,” tambahnya.
Rachman menegaskan, keberhasilan upaya ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, terutama dalam hal menjaga kebersihan saluran dan tidak membuang sampah sembarangan.
“Pemerintah sudah berupaya maksimal menangani persoalan sampah dan memperbaiki saluran air. Tapi masyarakat juga harus ikut membantu. Jangan buang sampah ke selokan, apalagi saat musim kemarau. Kalau saluran sudah penuh saat kering, saat hujan datang air pasti meluap,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra ini .
Rachman juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pembangunan perumahan yang berada di sekitar sempadan sungai. Ia menyatakan bahwa pemberian izin bangunan di area tersebut harus ditinjau kembali agar tidak memperparah risiko banjir di masa mendatang.
“Perizinan bangunan di sempadan sungai kini menjadi perhatian serius kami. Jangan sampai ada lagi izin dikeluarkan tanpa mempertimbangkan dampaknya ke depan,” ujar mantan wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi sistem drainase perumahan dengan saluran utama kota. Penyerahan fasilitas umum (fasum), termasuk jaringan drainase dari pengembang ke pemerintah daerah, harus segera dilakukan agar pengelolaan bisa maksimal.
Terkait penanganan banjir yang baru-baru ini terjadi, Rachman mengakui bahwa proses normalisasi yang dilakukan selama ini belum berjalan maksimal dan masih bersifat parsial. “Normalisasi tidak boleh setengah-setengah. Harus dari hulu sampai hilir. Semua konektor drainase di Kota Mataram harus dibersihkan dan ditata,” katanya.
Saat ini, Komisi III tengah menyusun fokus anggaran prioritas untuk penanganan bencana, termasuk dampak jangka panjang dari banjir yang terjadi. “Kami sedang mendiskusikan alokasi anggaran yang berfokus pada penanganan dampak bencana, serta langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tutupnya. (fit)
