KOMISI IV DPRD Kota Mataram menekankan pentingnya pemerataan kualitas dan fasilitas di seluruh sekolah negeri agar tidak ada kesenjangan yang mencolok antara satu sekolah dengan yang lain. Pemerintah daerah diharapkan mengambil langkah cepat agar seluruh anak usia sekolah mendapatkan pendidikan yang layak dan merata.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Hj. Zaitun, SH., menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin, 7 Juli 2025. Pasalnya, beberapa sekolah negeri tingkat pertama di Kota Mataram mengalami penurunan jumlah pendaftar pada tahun ajaran baru ini. Penurunan tersebut diperkirakan disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari jumlah lulusan SD yang lebih sedikit di wilayah tertentu hingga minat masyarakat yang condong pada sekolah dengan fasilitas lebih lengkap.
Meski proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) masih berlangsung, sejumlah data awal menunjukkan ketimpangan distribusi siswa antar sekolah. Beberapa sekolah terlihat kelebihan peminat, sementara yang lain hanya memiliki beberapa pendaftar.
“Ini belum final, proses SPMB masih berjalan. Yang sudah selesai baru tahap pendaftaran dan pengumuman calon siswa,” ujar Zaitun. Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Kota Mataram telah berkomitmen untuk melakukan distribusi ulang siswa, agar tidak ada sekolah yang kekurangan murid.
Menurut Zaitun, Kepala Dinas Pendidikan sebelumnya juga telah menyatakan komitmen untuk mendistribusikan siswa secara merata, terutama ke sekolah-sekolah yang berada di dekat tempat tinggal calon siswa. Langkah ini diharapkan dapat menghindari konsentrasi siswa di sekolah-sekolah yang dianggap favorit.
Selain faktor distribusi, rendahnya jumlah lulusan SD di beberapa wilayah juga disebut menjadi salah satu penyebab kurangnya pendaftar. “Mungkin jumlah anak yang tamat SD di sekitar sekolah itu memang lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Politisi Partai Golkar ini.
Wali Kota dikabarkan tengah menyusun rencana untuk melakukan merger terhadap sekolah-sekolah yang jumlah siswanya sangat minim. Dalam catatan Komisi IV, ada sekolah yang hanya menerima tujuh siswa, bahkan ada satu SD yang hanya memiliki empat murid.
Langkah merger ini dinilai sebagai bagian dari upaya efisiensi sekaligus peningkatan kualitas pendidikan. “Pemerintah melalui dinas terkait berusaha keras agar setiap sekolah minimal memiliki satu kelas. Kalau kurang dari itu, ya kita evaluasi,” kata anggota dewan tiga periode ini.
Terkait kualitas pendidikan, ia juga menyoroti perlunya inovasi dari pihak sekolah, terutama kepala sekolah dan guru. Ia menyebut rotasi atau rolling guru sudah sering dilakukan, namun peningkatan kualitas belum cukup hanya dari sisi tenaga pengajar.
“Sekarang masyarakat melihat bukan hanya dari kualitas guru, tapi juga dari fasilitas. Bahkan saya lihat, fasilitas penunjang lebih diprioritaskan orang tua dalam memilih sekolah,” imbuh Zaitun.
Sejumlah sekolah di Mataram memang mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Salah satunya adalah SMP Negeri 10 yang memperoleh dana lebih dari Rp2 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Diharapkan dengan adanya fasilitas yang memadai, minat masyarakat terhadap sekolah tersebut meningkat.
Komisi IV, katanya, akan melakukan evaluasi menyeluruh usai proses SPMB selesai. Evaluasi ini akan menyasar penyebab rendahnya jumlah siswa di beberapa sekolah, termasuk kemungkinan adanya faktor eksternal seperti keberadaan madrasah. “Khusus SMP Negeri 18 misalnya, di sekitarnya ada dua hingga tiga madrasah. Bisa jadi lulusan SD di sekitar situ melanjutkan ke madrasah, bukan ke SMP negeri,” jelasnya. (fit)
