Mataram (Suara NTB) – Pasca banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Mataram, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai menjadi kelompok paling terdampak. Kondisi memprihatinkan ditemukan di berbagai titik lokasi, seperti Majeluk, Pejanggik dan Karang Sukun. Warga tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok harian.
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Zuhar Parhi, SH., MH., yang turun langsung ke lokasi menyampaikan bahwa banjir kali ini datang secara tiba-tiba, lebih besar dari yang pernah terjadi sebelumnya. “Warga kaget karena air datang sangat cepat, awalnya mereka pikir hanya banjir biasa, tapi ternyata tingginya sampai sedada orang dewasa,” ujarnya kepada Suara NTB, Selasa,. 8 Juli 2025.
Dari pantauan di lapangan, rumah-rumah warga yang berada sangat dekat dengan aliran sungai mengalami kerusakan cukup parah. Banyak dari mereka terpaksa mengungsi ke lokasi darurat seperti TK Pertiwi di Karang Sukun.
Masalah utama yang disorot bukan hanya soal banjir, tetapi juga keberadaan pemukiman di bantaran sungai. Menurut keterangan warga, tanah yang mereka tempati bukanlah tanah garapan atau lahan ilegal. “Kami beli, ini ada transaksi. Memang lokasinya dekat sekali dengan sungai, tapi kami membeli dari pemilik sebelumnya,” terang Parhi menirukan pengakuan warga.
Kondisi ini menimbulkan dilema bagi pemerintah. Di satu sisi, keberadaan bangunan di bantaran sungai seharusnya dilarang, namun di sisi lain, proses jual-beli lahan telah berlangsung tanpa pengawasan yang ketat selama bertahun-tahun.
“Kalau dari awal pemerintah bertindak saat rumah-rumah pertama kali dibangun di bantaran sungai, mungkin tidak akan separah ini. Tapi karena dibiarkan, sekarang jadi rumit. Sama seperti pedagang kaki lima, kalau sudah ramai baru ditindak, akhirnya susah,” sesalnya.
Menurut Sekretaris Komisi I DPRD Kota Mataram ini, situasi ini pernah mendapat sorotan dari kalangan akademisi dari Universitas Mataram (UNRAM). Mereka sejak lama mengingatkan pemerintah kota bahwa wilayah Mataram memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana banjir. Namun, peringatan itu dinilai belum menjadi prioritas.
Kritik juga disampaikan terhadap alokasi anggaran pemerintah kota. “Aneh sekali, untuk hal lain anggaran tersedia, tapi untuk penanggulangan banjir yang sifatnya darurat dan menyangkut keselamatan warga, justru tidak ada,” ujarnya.
Sebagai langkah awal bantuan, beberapa relawan membawa makanan dan kebutuhan pokok untuk warga yang belum sempat menyelamatkan harta benda mereka. “Saya hanya bisa bawa makanan. Itu pun saya pikir mereka pasti belum sempat sarapan, karena bingung dengan kondisi rumahnya yang hancur,” jelasnya.
Ke depan, relokasi warga menjadi opsi yang paling banyak diusulkan. Namun, relokasi ini harus dirancang secara matang. “Kalau mau buat rumah susun, buatlah yang layak huni. Jangan rumah-rumahan. Kalau empat lantai tanpa lift, bagaimana warga lansia bisa naik dengan bawa barang?” tegasnya
Anggota dewan dari berbagai daerah pemilihan juga diminta ikut ambil peran. Salah satu gagasan adalah penggunaan dana pokok pikiran (pokir) untuk mendukung pembangunan hunian layak bagi korban. “Kalau jelas peruntukannya untuk rakyat, untuk korban bencana, saya setuju pokir saya digunakan,” ujarnya.
Pemerintah Kota Mataram kini dihadapkan pada tuntutan untuk segera mengambil langkah konkret. Mulai dari penyaluran bantuan darurat, penyediaan hunian sementara, hingga merancang program relokasi jangka panjang dengan melibatkan DPRD, akademisi, dan masyarakat terdampak.
“Kita tidak perlu saling menyalahkan. Peristiwa ini sudah terjadi dan sudah diingatkan para ahli. Sekarang saatnya fokus pada solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Pemerintah harus aktif memfasilitasi diskusi lintas pihak untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” ujar Parhi. (fit)
