Giri Menang (Suara NTB) – Agenda DPRD Lombok Barat bersama ekskutif begitu padat pada awal bulan ini. Beberapa agenda pembahasan diselesaikan bulan ini, terkait KUA PPAS 2025 APBD perubahan yang harus selesai pada Juli ini sesuai mandatori.
Agenda lainnya Pansus RPJMD, dan laporan pertanggung jawaban kepala daerah. Dalam pembahasan KUA PPAS, Komisi II mendorong OPD terus menggenjot PAD, pasalnya hingga pertengahan tahun ini belum mencapai 50 persen.
Angota Komisi II DPRD Lobar Fraksi PAN Munawir Haris mengatakan OPD-OPD penghasil PAD realisasinya hingga 31 Juni. Ia mengapresiasi Disnaker yang lampaui target. Dari target Rp80 juta, tetapi mampu dicapai Rp254 juta artinya melampaui 291 persen. “Luar biasa Disnaker ini, ini sampai bulan Juni,” terangnya.
Sedangkan OPD lain, kalau dilihat rata-rata belum mencapai 50 persen dari target. Seperti DLH, dari target Rp3,9 Miliar baru terealisasi RP1,9 Miliar. Dinas Pertanian dari target Rp500 juta baru terealisasi Rp221 juta. Bapenda dari target Rp204 miliar baru Rp86 Miliar.
Dinas Perhubungan dari target Rp3,1 Miliar baru terealisasi Rp1,1 miliar. Disperindag dari Rp4,5 Miliar baru bisa dicapai Rp1,3 miliar. DPMPTSP dari target Rp3,1 Miliar baru terealisasi Rp800 juta. BPKAD yang targetnya Rp25 miliar, baru terealisasi Rp4 miliar.
“Artinya persentase target OPD penghasil PAD, rata-rata tidak ada yang di atas 50 persen, makanya harapan kami OPD OPD menggenjot lagi agar realisasi target bisa tercapai,” ujarnya.
Cawing sapaan akrab politisi PAN ini mengatakan, karena ini menyangkut anggaran perubahan, kalau PAD tidak tercapai sesuai target khawatirnya program yang bersumber dari PAD akan terganggu. “Juni ini, bayangkan tidak ada satupun OPD penghasil PAD yang dapat 50 persen kecuali Disnaker,” imbuhnya.
Malah sejumlah OPD ada yang capaiannya masih 16 persen, 17 Persen, 25 persen. “Ini sudah Juni lho,” sorotnya. Secara umum target capaian PAD, dari 485 miliar baru diperoleh 228 Miliar, atinya masih diangka 47 persen lebih. “Beda dengan BLUD dari target 238 Miliar terealisasi 131 Miliar artinya 55 persen lebih,” sambungnya.
Ia pun berharap pada Bupati untuk menggenjot OPD penghasil PAD. Artinya bupati perlu tegas terhadap OPD OPD yang capaiannya PAD nya rendah. “Fakta integritas nya seperti apa, ink kan kita bicara kinerja. Intinya kalau kepala OPD yang berhasil kasih reward, yang gagal punishmant,” imbuhnya. (her)
