Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram menyatakan siap membongkar bangunan liar yang berdiri di atas saluran dan sempadan sungai sebagai bagian dari upaya normalisasi drainase pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah di kota tersebut, Minggu, 6 Juli 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, menyampaikan hal itu di Posko Bantuan Korban Banjir di Pendopo Wali Kota Mataram, Kamis, 10 Juli 2025. Ia menegaskan bahwa banjir menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola kawasan sungai dan infrastruktur pendukungnya.
“Banyak saluran dan sempadan sungai yang selama ini digunakan secara ilegal oleh warga. Akibatnya, terjadi penyempitan dan penyumbatan aliran air. Semua itu akan kita bongkar dan bersihkan,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan akibat dari kurangnya pengawasan dan kelalaian bertahun-tahun dalam menjaga kelestarian daerah aliran sungai (DAS). Meski demikian, ia menilai musibah banjir kali ini juga memperlihatkan solidaritas tinggi dari berbagai elemen masyarakat.
“Penanganan banjir berjalan cepat dan sinergis. Wali Kota Mataram, Gubernur NTB, Tim SAR, BPBD, TNI, Polri, serta relawan dan dunia usaha langsung turun tangan. Kini kondisi kota sudah kembali normal dan aktivitas warga kembali berjalan seperti biasa,” ujarnya.
Pemkot Mataram menargetkan proses normalisasi dan pembersihan pascabanjir selesai dalam 10 hari sejak penanganan dimulai. Pekerjaan dilakukan secara gotong royong dengan dukungan Pemerintah Provinsi NTB dan instansi terkait.
“Pengangkatan sedimen dan sampah berjalan lancar. Kami juga sedang melakukan asesmen menyeluruh terhadap kondisi jalan, saluran air, dan permukiman terdampak,” tambah Lalu Alwan.
Ia menyebutkan bahwa masyarakat menyambut baik langkah tersebut, termasuk rencana pembongkaran bangunan di sempadan sungai, karena menyadari pentingnya menjaga aliran air agar banjir tidak terulang. (bul)
