Mataram (Suara NTB) – Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana meminta penggunaan BTT (belanja tidak terduga) difokuskan pada perbaikan rumah warga yang terdampak banjir. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus mentaati aturan dan menggunakan skala prioritas. “Semua dinas rapat dengan Pak Sekda untuk persiapan rehabilitasi warga yang terdampak terutama pemukiman,” terangnya Kamis, 10 Juli 2025.
Organisasi perangkat daerah (OPD) teknis harus membuat klasifikasi kerusakan rumah mulai dari berat, sedang, dan ringan. Wali Kota meminta memprioritaskan rumah rusak berat untuk ditangani. Termasuk kata dia, jalan penghubung seperti jembatan yang rusak harus segera diperbaiki, karena menjadi akses mobilisasi masyarakat. “Kalau kantor dinas tidak ada yang rusak parah,” katanya.
Mohan tidak ingin berbicara secara teknis terkait nominal bantuan yang diberikan kepada warga yang rumahnya rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.
Anggaran BTT dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 senilai Rp7 miliar, belum diketahui apakah mencukupi untuk menangani kebutuhan rehab-rekon atau sebaliknya. Orang nomor satu di Kota Mataram ini berharap dukungan dari berbagai sektor dan kepedulian bersama dapat meringankan beban masyarakat. “Kita belum ukur anggaran itu tercover atau tidak, tetapi diusahkan berdasarkan klasifikasi yang kita buat,” terangnya.
Pasca banjir lanjutnya, pihaknya masih fokus pada dampak ditimbulkan akibat banjir tersebut. Pembersihan kawasan atau lingkungan yang terdampak parah dilakukan melibatkan seluruh OPD di Lingkup Pemkot Mataram, TNI-Polri serta relawan.
Secara keseluruhan penanganaan mencapai 60-70 persen, sehingga dua-tiga hari masih bergotong royong terutama di pemukiman warga yang terdampak. “Iya, kita fokus dulu membersihkan lokasi yang terdampak banjir terutama di perumahan dan pemukiman warga,” demikian kata dia. (cem)
