Mataram (Suara NTB) – Dinas Perikanan Kota Mataram segera melakukan tender pembangunan lapak ikan di Kelurahan Bintaro. Dokumen perencanaan akan diserahkan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Proses pengerjaan diperkirakan mencapai 90 hari kerja.
Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram H. Irwan Harimansyah dikonfirmasi pada, Jumat, 11 Juli 2025 menerangkan, pihaknya mendapatkan dari salah satu badan usaha milik negara untuk pengurukan di lokasi pembangunan lapak ikan tersebut. Pengurukan kemungkinan akan diperluas tidak hanya di lokasi pembangunan lapak, melainkan di tempat lainnya. Tujuannya agar kawasan tersebut tertata dengan rapi. “Nanti ada MoU dengan PLN yang memberikan bantuan pengurukan,” katanya.
Selama proses pengurukan berjalan lanjutnya, dokumen perencanaan akan diserahkan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Mataram, untuk dilakukan tender. Tender proyek lapak ikan senilai Rp600 juta ini, diperkirakan akan tuntas pada akhir bulan Juli.
Sesuai jadwal kata Irwan, pemenang tender memiliki waktu pengerjaan selama 90 hari kerja atau tiga bulan. “Insya Allah, akhir bulan Juli ini tender sudah rampung,” pungkasnya.
Mantan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Mataram meyakini bahwa rekanan dapat menyelesaikan pekerjaan hanya dua bulan. Pasalnya, item yang dikerjakan tidak rumit hanya bagian pondasi, tiang dan lain sebagainya. “Kita minta rekanan untuk mempercepat. Kemungkinan sebelum akhir tahun sudah selesai,” harapnya.
Pembangunan lapak ikan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan untuk memfasilitasi pedagang ikan yang berjualan di depan Makam Bintaro. Aktifitas pedagang dinilai mengganggu akses jalan menuju kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat.
Irwan berharap pembangunan lapak supaya pedagang menjaga kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya. Selain itu, tidak boleh terjadi gesekan antar pedagang. Pedagang diminta berjualan secara teratur karena pengelolaan lapak akan diambil alih oleh pemerintah daerah. “Kalau sekarang tidak ada yang kelola. Setelah menempati lapak akan diambilalih pengelolaannya oleh pemerintah,” demikian kata Irwan. (cem)
