Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB bersama Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) bakal merevisi standar operasional prosedur (SOP) pendakian ke Gunung Rinjani. Revisi ini dilakukan buntut kematian Juliana Marins, warganegara Brasil yang meninggal terjatuh di Gunung Rinjani, Sabtu (21/6/2025).
Kepala Balai TNGR, Yarman mengatakan revisi SOP pendakian Gunung Rinjani nomor: SK.103/T.39/TU/KSA07/2020. Bakal dilakukan bersama seluruh stakeholder pemerintah termasuk dengan pelaku pariwisata dan masyarakat lingkar Gunung Rinjani.
“Ini kita bicara tata kelola Rinjani usai kasus Juliana kemarin. Kami sampaikan ada beberapa evaluasi. Ada evaluasi SDM kami sendiri dan pelaku wisata, termasuk SOP akan kita revisi bersama,” ujar Yarman yang dikonfirmasi setelah mengikuti Focus Group Discussion tentang Tata Kelola Pendakian Rinjani Berkualitas dan Terintegrasi di Dinas Pariwisata NTB, pada Kamis, 10 Juli 2025.
Revisi SOP pendakian Yarman berujar akan dibahas oleh kelompok kerja (Pokja). Pokja yang dibentuk berasal dari berbagai kalangan termasuk di dalamnya TNGR, Pemprov NTB dan stakeholder lainnya.
“Nanti Pokja sendiri yang membicarakan terkait peran masing-masing. Jadi poin dalam SOP ini porter, TO, guide apa peranannya. Ya mudahan bisa segera terealisasikan. Nanti akan ada pertemuan lanjutan,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia mengatakan tujuan merevisi SOP pendakian Gunung Rinjani sejalan dengan arahan dari Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal yang ingin menerapkan sistem pendakian berkualitas di Rinjani.
“Ya kita bicara konsep pariwisata berkualitas di Rinjani. Tujuannya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan yang akan mendaki Rinjani,” ujar Aulia.
Menurutnya revisi SOP pendakian itu dilakukan berdasarkan insiden kematian Juliana pada bulan lalu. Maka, SOP yang sudah ada akan dilakukan audit secara menyeluruh untuk menentukan standar pendakian yang baru.
“Termasuk juga soal SOP evakuasi, standarisasi, pemenuhan sarana dan prasarana, serta akan ada pembentukan posko terpadu,” katanya.
Dalam SOP itu nantinya akan menaruh poin mitigasi bencana tentang penanganan kedaruratan dan pemulihan. Pola mitigasi ini akan dibahas oleh Pokja yang akan dibentuk dalam satu bulan ke depan.
“Dalam SOP ini siapa melakukan apa pada saat ada insiden. Penting juga ada manejemen komunikasi krisis saat ada insiden sehingga bisa memberikan update ke publik,” ulas Aulia.
Aulia mengatakan di dalam SOP itu juga perlu mengatur tentang pelestarian sosial budaya untuk masyarakat di lingkar Gunung Rinjani. Termasuk tentang pembentukan tim rescue yang akan bertugas ketika terjadi kecelakaan di jalur pendakian.
“Kebetulan dengan kejadian ini banyak pemerhati banyak yang ingin berkontribusi. Maka perlu ada up skill kompetensi evakuasi. Perlu ada sertifikasi untuk tim rescue itulah yang akan kita danai juga,” katanya.
Pokja yang akan dibentuk untuk membahas SOP pendakian Rinjani ini nantinya akan diisi oleh TNGR, Pemda, TNI Polri, SAR, Dinas Kesehatan, Guide, Porter, Relawan dan masyarakat lingkar Rinjani. Khusus guide juga bakal diberikan pengetahuan medis dasar. (ndi/*)
