BANJIR yang menerjang Kota Mataram pada Minggu, 6 Juli 2025 lalu mengharuskan Pemprov NTB mengambil langkah dengan menetapkan status darurat bencana selama 10 hari. Banjir ini menerjang hampir seluruh wilayah Kota Mataram, yang berdampak pada kerusakan beberapa infrastruktur, rumah, hingga kendaraan warga hanyut.
Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. Ahmadi, menekankan bahwa penyebab banjir di daerah ini bersifat kompleks dan melibatkan berbagai factor. Mulai dari aspek alamiah, kondisi infrastruktur, pola perilaku masyarakat, hingga kerusakan lingkungan seperti deforestasi.
“Kalau mau solusi permanen, ya harus tegas menegakkan aturan. Bangunan yang berdiri di badan sungai harus dibongkar. Itu memang ekstrem, tapi lebih efektif daripada solusi tambal sulam,” ujarnya.
Plt Kepala Dinas LHK ini menjelaskan banjir disebabkan oleh banyak factor. Seperti curah hujan yang tinggi di daerah hulu seperti Batukliang, Lingsar, Gunung Sari, dan Narmada. Termasuk dengan meluapnya sungai di Kota Mataram, seperti Sungai Jangkok, Ancar, Unus, dan Brenyok.
Kondisi sungai kita inilah yang tidak mampu menahan besarnya debit air tersebut yang kita sebut dengan debit banjir tahunan. Kaitannya dengan kejadian banjir itu adalah suatu kejadian multi penyebab, bukan hanya sampah. Tapi yang jelas salah satu pemicunya adalah curah hujan yang tinggi,
.
Selain itu, jembatan yang terlalu rendah, seperti Jembatan Ancar, memperparah luapan air. Situasi diperburuk oleh pembentukan sungai baru di hilir Ancar di Loang Baloq, yang menyebabkan aliran air justru naik kembali. Itu sangat berisiko sehingga itu meluap sampai ke Jalan Majapahit. “Jadi intinya sungai kita ini tidak memiliki tanggul banjir,” ucapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perubahan perilaku masyarakat. Khususnya dalam menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah sembarangan agar fungsi alami sungai tetap terjaga. “Masyarakat juga jangan membuang sampah sembarangan, jaga sungai,” tambahnya.
Menurutnya, banjir memang tidak bisa dihindari sepenuhnya. Namun dampaknya dapat ditekan jika ada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga lingkungan, mematuhi aturan tata ruang, serta menghentikan praktik perusakan alam.
Sebab, banjir yang menerjang Ibu Kota Provinsi NTB pekan lalu ini merupakan yang terbesar selama 50 tahun terakhir. (era)
