Banjir besar yang melanda sebagian wilayah Kota Mataram pada Minggu, 6 Juli 2025, menyisakan lebih dari sekadar genangan air. Di beberapa titik seperti Sandubaya, Cakranegara, Kekalik hingga Sekarbela, air bah merendam rumah dan pertokoan, menyeret kendaraan serta perabot rumah tangga, bahkan merenggut nyawa. Peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa wajah kota ini tak lagi aman jika tata ruangnya terus dibiarkan tanpa evaluasi yang serius.
HUJAN deras yang mengguyur Kota Mataram selama beberapa jam menyebabkan banjir besar yang dinilai sebagai yang paling parah dalam lima dekade terakhir. Ketua DPRD Kota Mataram Abdul malik, S.Sos., menyatakan bahwa bencana ini merupakan kejadian luar biasa dan belum pernah terjadi selama puluhan tahun.
“Kami kaget dengan skala banjir kali ini. Dari keterangan warga yang sudah tinggal di sini selama 50 tahun. Baru kali ini air masuk hingga ke pemukiman yang sebelumnya tidak pernah terdampak,” ujar malik kepada Suara NTB, usai meninjau lokasi terdampak, Senin, 7 Juli 2025.
Menurut dia, faktor utama penyebab banjir adalah curah hujan yang sangat tinggi dan berlangsung cukup lama. Selain itu, lokasi yang berada di wilayah hulu membuat debit air meningkat secara drastis dalam waktu singkat. “Curah hujan yang lebat dan cukup lama, serta posisi geografis di hulu, jadi penyebab utama. Bahkan rumah saya sendiri kemasukan air untuk pertama kalinya,” katanya.
Selain curah hujan tinggi banjir diperparah oleh tumpukan sampah dan pohon tumbang yang menyumbat aliran sungai, terutama di bawah jembatan. Kondisi ini membuat air meluap ke pemukiman sekitar.
Hal senada disampaikan Gubernur NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal. Gubernur mengungkapkan ada tiga masalah utama yang menyebabkan banjir melanda sejumlah wilayah di Kota Mataram pada Minggu, 6 Juli 2025 . Tiga masalah utama itu adalah pendangkalan sungai, sampah, dan jembatan-jembatan yang berada di sepanjang aliran sungai masih terlalu rendah.
Selain persoalan pendangkalan sungai, menurut dia, banjir yang menggenangi Kota Mataram tersebut disebabkan banyaknya sampah yang terbawa aliran air sungai, sehingga menyebabkan aliran air sungai menjadi meluap dan menggenangi rumah-rumah warga dan perkantoran. Ini juga ada masalah sampah yang banyak di sungai, sehingga aliran air menjadi tersumbat,” ucapnya.
Banjir besar yang menerjang Kota Mataram ini memang cukup mengejutkan. Pasalnya bajir menerjang beberapa wilayah yang jarang terjadi luapan air seperti kawasan Selagalas, kawasan Universitas Mataram (Unram) dan di wilayah Kekalik.
Akumulasi Banyak Faktor
Dosen Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSDAL) Unram Prof. Markum mengatakan, kejadian banjir sesungguhnya merupakan pengaruh akumulatif dari banyak faktor. Curah hujan tidak menjadi faktor tunggal tetapi menjadi faktor pengendali (driver) dalam kejadian banjir.
Menurutnya, setidaknya ada empat faktor penyebab, yaitu karena terjadinya curah hujan ekstrem yaitu di atas 100 mm di wilayah hulu, kemudian kondisi daya dukung sumber daya alam yang terus menurun, perilaku buruk masyarakat terhadap kepedulian lingkungan dan dalam waktu bersamaan terjadi banjir rob di muara Sungai Ancar di Tanjung Karang.
Sangat menentukan, tetapi bisa saja banjir tidak terjadi jika ada faktor penekan banjir, dan banjir bisa menjadi jauh lebih besar jika ada faktor pemicunya, kata kata Prof Markum, Senin, 7 Juli 2025.
Menurutnya, ada instrument sederhana untuk menganalisis terjadinya banjir yaitu menggunakan analisis DPSIR (driver, pressure, state, impact, respons).
Instrumen ini digunakan oleh European Environment Agency sejak tahun 1990-an untuk menganalisis pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
Hujan menjadi faktor pengendali yang menyebabkan volume air bertambah di bumi ini. Jika saja kondisi lingkungan di daratan masih bagus, daya serap tanah terhadap air hujan tinggi, tutupan vegetasi masih dominan, maka hal tersebut bisa menjadi penekan, banjir tidak terjadi atau hanya kecil saja.
Tetapi kalau kondisi lingkungan buruk, tutupan vegetasi sudah rusak, daya serap tanah terhadap air menurun, alur sungai menjadi menyempit dan dangkal, banyaknya sampah; maka ini akan menjadi pemicu terjadinya banjir lebih besar.
“Karena sebagian besar air akan mengalir dipermukaan, dan arusnya terhambat oleh sumbatan-sumbatan sampah dan bangunan sarana dan prasarana,” imbuhnya.
Markum yang juga Ketua Forum Daerah Aliran Sungai dan Lingkungan Hidup (DAS-LH) NTB ini juga menerangkan, pengaruh curah hujan terhadap terjadinya banjir, tergantung dari faktor-faktor lain sebagai penekan dan pemicu. Jika dengan curah hujan kecil saja, sudah menyebabkan banjir, bisa dipastikan bahwa kondisi sumber daya alan dan lingkungan di wilayah tersebut sudah rusak berat.
Adapun terkait dengan perilaku buruk masyarakat terhadap kepedulian lingkungan, dalam kasus banjir ini, wilayah hilir seperti kawasan Unram yang penuh dengan sampah adalah penerima dampak dari perilaku buruk masyarakat di wilayah hulu yang membuang sampah sembarangan.
Aliran air Sungai Ancar yang membawa material sampah dari hulu, melewati Selagalas, Cakranegara, Mataram akhirnya menumpahkan muatan sampahnya di hilir antara lain di depan Unram. Menjadi pemandangan tidak nyaman ketika melihat ribuan sampah mengapung dengan latar belakang Gedung Unram.
Harus segera Ditata Ulang.
Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Ahmad Muzaki, tidak menampik bahwa ada banyak persoalan mendasar yang harus segera ditata ulang. Selain faktor-faktor yang disebutkan tadi sebagai pemicu banjir, salah satu yang disorot adalah keberadaan bangunan-bangunan yang berdiri di sempadan sungai dan mengabaikan aturan keselamatan.
Selama ini, di beberapa titik ada yang membangun (rumah) mepet sekali bahkan tegak lurus ke sungai. Ini mengabaikan keselamatan dan aturan, tegasnya saat diwawancarai Suara NTB, Rabu, 9 Juli 2025.
Ia menekankan bahwa sebagaimana kawasan pantai memiliki batasan tertentu yang tak boleh dibangun, sungai pun memiliki aturan serupa. Namun, dalam praktiknya, pengawasan dan penindakan atas pelanggaran ini masih sangat lemah.
Lebih lanjut, Muzaki menyampaikan bahwa tata ruang idealnya harus melibatkan BPBD sebagai pihak yang memahami risiko wilayah secara menyeluruh. Kami (memang) harus terlibat dalam penataan ruang, termasuk bangunan tempat tinggal. Kalau membahayakan masyarakat dan pemiliknya.
“Harus ada pertimbangan agar tidak dibangun, atau dibangun dengan syarat tertentu,” ujarnya.
Menurutnya, dokumen perencanaan kota sebenarnya sudah memuat aturan tentang zona sempadan sungai dan kawasan rawan bencana. Namun, di lapangan, tidak sedikit pembangunan yang tetap berjalan tanpa melalui evaluasi risiko secara matang. Bangunan-bangunan seperti inilah yang kemudian menjadi titik-titik rawan yang memicu genangan serta memperparah arus banjir.
Masalah utama, kata Muzaki, terletak pada lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang. Kalau kita lihat, aturannya sudah ada. Tinggal teman-teman di tata ruang butuh pengawasan dan regulasi yang benar-benar ditegakkan, ujarnya.
Selain bangunan yang tidak sesuai zonasi, kondisi infrastruktur seperti saluran drainase yang tidak memadai serta sedimentasi sungai juga menjadi faktor yang memperparah bencana banjir.
Untuk mengantisipasi hal ini, BPBD Kota Mataram telah melakukan upaya mitigasi bencana, baik secara struktural maupun fungsional. Upaya struktural dilakukan melalui pembangunan dan perbaikan fasilitas, sedangkan secara fungsional dilakukan dengan edukasi kepada masyarakat, di antaranya melalui pamflet, pertemuan warga, hingga penguatan program Desa Tangguh Bencana (Destana).
“Kami hanya bisa memitigasi, berusaha mendekatkan diri ke teman-teman pemegang kebijakan. Soal teknis drainase itu kewenangan PUPR,” katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa segala upaya tersebut akan sia-sia tanpa adanya kesadaran kolektif dari masyarakat. Kesadaran inilah yang butuh waktu panjang. “Kita harus bangun kembali pemahaman bahwa sungai bukan tempat membuang sampah,” ujarnya.
Sampah rumah tangga masih menjadi penyumbang utama penyumbatan saluran air. Minimnya kesadaran untuk memilah dan membuang sampah dengan benar kerap memperburuk situasi saat hujan deras datang. Padahal, pengelolaan sampah sejak dari hulu, mulai dari rumah tangga bisa menjadi solusi ekologis sekaligus bernilai ekonomi.
“Kita harus ubah persepsi. Pengelolaan sampah itu penting, mulai dari rumah tangga. Sampah organik bisa jadi pupuk, anorganik bisa dipilah dan diolah kembali,” jelasnya.
Banjir 6 Juli 2025, menurutnya, harus menjadi pelajaran kolektif, tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi pemerintah. Evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang, pengawasan ketat atas izin pembangunan, dan pembenahan infrastruktur air harus menjadi prioritas utama ke depan.
“Kita harus cermati tata ruang kota. Apakah perlu ditarik ulang menjadi aturan baru atau ditegakkan aturan yang sudah ada. Yang jelas, kalau tata ruang ini tidak dikawal, kita akan terus was-was setiap musim hujan,” tandasnya.(hir/fit/era/ris)
