Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) mendorong Bupati H. Lalu Ahmad Zaini segera mengisi kekosongan jabatan kepala OPD sesuai aturan yang berlaku. Bupati juga diminta mengevaluasi kepala OPD penghasil PAD yang tidak mampu mencapai target yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai komitmen Bupati terhadap Kepala OPD melalui kontrak kinerja yang telah ditandatangani.
‘’Kepala daerah kami minta mengevaluasi kepala OPD penghasil PAD yang tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan,” tegas Politisi Nasdem sekaligus Jubir Banggar DPRD Lobar Pauzul Bayan, Sabtu, 12 Juli 2025.
Kaitan dengan PAD, OPD didorong untuk melakukan inovasi. Salah satunya menggunakan sistem online dalam proses sewa tanah aset, sehingga dapat menghasilkan hasil sewa yang maksimal seperti halnya pada saat pelelangan kendaraan dinas.
Pemkab harus mengoptimalkan potensi PAD secara kreatif dan tidak membebani masyarakat kecil serta meningkatkan efisiensi belanja dengan tetap menjaga kualitas layanan publik.
Ia juga mendorong agar Pemkab untuk dapat segera membuat peraturan daerah yang mengatur tentang Merger OPD untuk dapat mengefisiensikan anggaran pemerintah daerah.
Hal senada disampaikan Angota Komisi II dari Fraksi PAN Munawir Haris. Cawing sapaan karib Politisi PAN ini menyoroti OPD – OPD penghasil PAD yang realisasinya masih di bawah 50 persen hingga 31 Juni. Kalau dilihat rata-rata belum mencapai 50 persen dari target. Â Hanya satu OPD yang melampaui target, yakni Dinas Tenaga Kerja. Iapun mengapresiasi Disnaker yang lampaui target. Dari target Rp80 juta, namun mampu dicapai Rp254 juta artinya melampaui 291 persen.
Sedangkan OPD lain seperti DLH, dari target Rp3,9 miliar baru terealisasi Rp1,9 miliar. Dinas Pertanian dari target Rp500 juta baru terealisasi Rp221 juta. Bapenda dari target Rp204 miliar baru Rp86 miliar.
Dinas Perhubungan dari target Rp3,1 miliar baru terealisasi Rp1,1 miliar. Disperindag dari Rp4,5 miliar baru bisa dicapai Rp1,3 miliar. DPMPTSP dari target Rp3,1 miliar baru terealisasi Rp800 juta. BPKAD yang targetnya Rp25 miliar, baru terealisasi Rp4 miliar. “Artinya persentase target OPD penghasil PAD, rata-rata tidak ada yang di atas 50 persen, makanya harapan kami OPD OPD menggenjot lagi agar realisasi target bisa tercapai,” ujarnya.
 Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini menyambut baik masukan dan saran dari DPRD. Bupati nmenegaskan komitmen untuk melaksanakan kontrak kinerja tersebut. Bupati telah menandatangani kontrak kerja dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 800/355/BKDPSDM/2025.
Kontrak kerja ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang diterapkan oleh Bupati Lobar. Setiap kepala OPD wajib menandatangani kontrak kerja dengan target berbasis RPJMD 2025-2029, yang akan dievaluasi setiap triwulan. Jika target tidak tercapai, pejabat dapat diganti atau diberhentikan. (her)
