Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram mulai membangun hunian sementara (huntara) bagi warga yang rumahnya rusak berat akibat banjir. Langkah ini diawali dengan asesmen lapangan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang hasilnya kini menjadi dasar perencanaan pembangunan huntara di beberapa titik terdampak.
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, menyampaikan bahwa hasil asesmen tersebut telah diserahkan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) sebagai pihak yang berwenang dalam pembangunan huntara.
“Jadi di sana (Dinas Perkim) yang memutuskan berapa total huntara yang akan dibangun, kan dari mereka juga ada,” ujarnya, Selasa, 15 Juli 2025.
Lale menjelaskan, data yang dihimpun pihaknya bersifat sementara dan merupakan usulan awal. Keputusan final jumlah huntara akan ditentukan Perkim dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
“Untuk huntara itu data yang kami lihat dan asesmen kemarin itu data sementara yang kita usulkan ke Perkim. Kemudian target huntara itu dari Perkim yang akan memilah. Jadi kalau misalnya dari PU menyebutkan 100 rumah yang diusulkan dibangunkan huntara, belum tentu 100 itu dibangunkan huntara. Ada pertimbangan, karena ada beberapa yang intervensi, bukan hanya Pemkot Mataram tapi juga ada dari REI,” jelasnya.
Jumlah huntara yang akan dibangun juga turut dipengaruhi oleh adanya kolaborasi dengan sejumlah lembaga, salah satunya Real Estate Indonesia (REI). Menurutnya, REI juga ikut berperan dalam proses pembangunan, melalui koordinasi dengan BPBD NTB maupun BPBD Kota Mataram.
“Dari itu semua, database yang kita buat, mereka yang akan seleksi. Jadi kalau (total) huntara yang akan terbangun, PU belum sampai ke sana,” katanya.
Beberapa titik rumah warga yang mengalami kerusakan berat sudah terpetakan, antara lain di BTN Sweta, Karang Jero, Pamotan, Kebon Duren, Karang Kemong, belakang Pasar Karang Sukun, dan Kekalik.
Sementara itu, Camat Cakranegara, Irfan Syafindra Soeratin, saat dikonfirmasi terpisah, memastikan bahwa warga di wilayahnya yang terdampak parah sudah menyatakan kesediaan menempati huntara. “Untuk warga yang akan ditempatkan di huntara di Kecamatan Cakranegara itu aman, tidak ada penolakan,” sebutnya, Selasa, 15 Juli 2025.
Ia juga mengatakan bahwa pemilik lahan telah memberikan izin penuh kepada pemerintah kota. “Pemilik lahan juga memberikan keleluasaan untuk membangun (huntara),” jelasnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, dikatakan bahwa, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, langsung menginstruksikan agar pembangunan huntara segera dimulai setelah koordinasi dengan pemilik lahan rampung.
Saat ini, pembangunan huntara sudah berlangsung di dua titik, seperti di Pamotan (belakang Hotel Kaila) dan Lingkungan Karang Jero, Karang Taliwang. Berdasarkan data, sedikitnya 22 rumah warga rusak berat di wilayah tersebut, bahkan ada yang hanyut karena mayoritas bangunan bersifat semi permanen.
Irfan menyampaikan, bahwa lokasi pembangunan huntara memang berada dekat dengan bantaran sungai, dimana itu adalah tempat semula rumah-rumah warga terdampak banjir berdiri. Pemkot tetap memilih lokasi tersebut demi menghindari korban tinggal terlalu lama di pengungsian.
“Itu benar, tapi sementara kita biarkan. Lagipula mau kita kemanakan para korban banjir yang rumahnya rusak parah. Namanya juga huntara, hunian sementara. Kita juga tidak bisa membiarkan mereka lebih lama di pengungsian. Jadi kita bangunkan lagi di tempat yang sama,” terangnya.
Ia menambahkan, sambil berjalan, pemerintah tetap mendorong pencarian lokasi hunian yang lebih aman ke depannya, termasuk kemungkinan relokasi ke rumah susun sewa (rusunawa). (hir)
