Taliwang (Suara NTB) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat memastikan akan mengusulkan anggaran pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Taliwang di tahun ini.
“Sekarang sedang kami susun usulan anggaran pembangunannya lewat APBDP nanti,” kata kepala Disnakertrans KSB, Slamet Riadi, Selasa, 15 Juli 2025.
Slamet belum mau merinci berapa kebutuhan anggaran yang bakal diusulkan di lewat APBDP tahun 2025 ini. Namun ia mengatakan, dalam program kerja dinasnya tahapan pembangunan BLK Taliwang menjadi salah satu prioritas yang disiapkan mulai tahun ini. “Karena kita susun bertahap pembangunannya. Dan tahun ini kita targetkan dimulai,” paparnya.
Berdasarkan Detail Enggineering Design (DED) yang telah disusun Disnakertrans KSB. Pembangunan BLK Taliwang membutuhkan anggaran hingga ratusan miliar rupiah. Menurut Slamet, BLK Taliwang direncanakan pihaknya akan mengakomodir berbagai kegiatan pelatihan keterampilan kerja. Tidak saja keterapilan yang dibutuhkan pasar kerja lokal, namun juga nasional hingga kebutuhan pelatihan untuk penyiapan tenaga kerja ke luar negeri.
“Bahkan PMI (Pekerja Migran Indonesia) kita siapkan di situ. Sehingga pelatihan tidak perlu lagi dilakukan oleh perusahaan penyalur di luar daerah karena BLK Taliwang bisa memfasilitasinya,” tandas Slamet.
Lebih jauh Slamet mengatakan, BLK Taliwang juga disiapkan untuk bisa menampung kegiatan pelatihan kerja dari daerah lain. “Misalnya Kabupaten Sumbawa mau adakan pelatihan kerja kita bisa tawarkan kerja sama karena kita punya fasilitasnya di BLK Taliwang nantinya,” papar mantan sekretaris Dinas Perikanan KSB ini.
Selanjutnya ia menyampaikan, untuk melengkapi fasilitas BLK Taliwang pihaknya akan mencari sumber pendanaan lainnya. Di mana salah satunya mendorong partisipasi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Perusahaan yang mengelola blok tambang Batu Hijau itu kata Slamet, penting turut berkontribusi karena pada BLK Taliwang dalam rangka menyiapkan tenaga kerja lokal yang kemudian dapat diserap perusahaan itu sendiri.
“Kami juga akan mencari sumber pendanaan lain misalnya dari DAK pusat yang ada di kementerian-kementerian yang punya konsen dengan ketenagakerjaan,” pungkas Slamet. (bug)
