Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhammad Iqbal memberikan sejumlah arahan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) dalam upaya optimalisasi pengelolaan potensi sektor kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi NTB.
Beberapa isu pada sektor kelautan dan perikanan yang menjadi atensi Gubernur yakni diantaranya. Pertama penertiban perizinan dasar dan lingkungan bagi pelaku usaha budidaya tambak. Kedua Penanganan konflik Ekas-Teluk Awang. Ketiga Rencana zonasi Kawasan Konservasi Perairan Hiu Paus di Teluk Saleh.
Keempat penangkapan BBL secara ilegal di Lunyuk, Sumbawa. Kelima Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan oleh BLUD BPSDKP. Keenam Pemetaan kemiskinan dan rencana penanganan kemiskinan ekstrim. Terakhir Pengelolaan perikanan berkelanjutan melalui rencana hilirisasi produk udang, tuna, dan lobster.
“Saat ini, pengelolaan sektor ini masih bersifat parsial karena belum mampu melakukan budidaya untuk beberapa komoditas ikan penting seperti ikan salmon, ikan napoleon serta beberapa jenis ikan yang bernilai ekonomis tinggi,” ucap Iqbal.
Gubernur selanjutnya menyampaikan atensi dan dukungan yang kuat terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan di NTB, yang memiliki potensi besar namun masih perlu penguatan dan efektivitas bagi terwujudnya pengelolaan yang berkelanjutan.
Dalam penanganan kemiskinan di wilayah pesisir, Gubernur menekankan pentingnya program “Desa Berdaya” untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim nol persen pada tahun 2029. “Dinas Kelautan dan Perikanan kami harapkan dapat memetakan desa-desa di wilayah pesisir yang akan menjadi target untuk diintervensi dalam program tersebut,” tekannya.
Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim menyampaikan bahwa pihaknya mendapatkan arahan dari Gubernur pentingnya diskusi lanjutan untuk membahas seluruh rencana dan agenda pembangunan sektor kelautan dan perikanan di NTB secara berkelanjutan.
“NTB memiliki kekayaan sumber daya laut, baik hayati maupun non-hayati, serta potensi jasa kelautan yang luar biasa. Penyusunan feasibility study sedang berlangsung untuk memperkuat rencana pembangunan daerah secara inklusif,” ujar Muslim.
Ia juga menyampaikan bahwa NTB merupakan salah satu provinsi penghasil tuna unggulan yang telah mengantongi sertifikasi internasional dari Marine Stewardship Council (MSC) Inggris. Hal ini membuktikan bahwa produk perikanan NTB siap bersaing secara global. Selain itu, NTB dikenal sebagai produsen utama udang vaname di Indonesia, dengan produksi yang hampir mencapai 200 ribu ton.
Komoditas lain seperti kakap, kerapu, rumput laut, dan gurita juga menjadi andalan. Bahkan, destinasi wisata hiu paus di Teluk Saleh kini menjadi ikon wisata bahari NTB yang mendunia. Kemudian ekosistem terumbu karang yang mendukung pengembangan wisata bahari seperti selam dan snorkling, yang kini menjadi daya tarik wisata internasional.
“Dengan potensi yang luar biasa ini, pentingnya hilirisasi dan inovasi dalam pengelolaan sektor kelautan, guna menciptakan dampak ekonomi yang luas, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memperkuat posisi NTB sebagai provinsi maritim unggulan di Indonesia,” pungkasnya. (ndi/*).
