Mataram (Suara NTB) – Masa tanggap darurat akan berakhir pada, Sabtu, 19 Juli 2025. Pemerintah Kota Mataram tidak akan memperpanjang tanggap darurat dan fokus pada rehabilitasi pasca bencana.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Ahmad Muzaki ditemui pada, Rabu, 16 Juli 2025 menerangkan, masa tanggap darurat bencana banjir kemungkinan tidak akan diperpanjang. Saat ini, kondisi relatif kembali pulih atau normal. Pemerintah akan fokus pada rehabilitasi pasca bencana. “Masa tanggap darurat sampai 19 Juli tidak diperpanjang,” terangnya.
Pasca tanggap darurat berakhir, maka difokuskan pada perbaikan infrastruktur atau rehabilitasi. Proses rehabilitasi bisa membutuhkan waktu selama tiga sampai enam bulan. Khusus perbaikan infrastruktur kata Muzaki, kemungkinan membutuhkan waktu panjang serta biaya yang cukup besar.
Perhitungan kebutuhan biaya perbaikan infrastruktur sambungnya, akan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Setelah dihitung secara keseluruhan akan diketahui berapa total kerugian saat bencana,” ujarnya.
Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana menambahkan, masa tanggap darurat tidak akan diperpanjang. Pertimbangannya kondisi cuaca mulai normal dan masyarakat mulai menjalankan aktifitas. Pihaknya fokus pada rehab-rekon terhadap perbaikan fasilitas dan bangunan rumah warga yang rusak. “Saya kira kondisi sudah relatif aman. Masa tanggap darurat tidak kita perpanjang,” tambahnya.
Dukung Kegiatan Komunitas
Di satu sisi, pembersihan sisa sampah di pinggir sungai masih dilakukan di sejumlah titik di Kota Mataram. Kegiatan ini sebagai upaya mendukung kegiatan komunitas. Sebab, mereka yang memetakan kawasan yang perlu dilakukan pembersihan karena perlu dilakukan pembersihan. “Mereka mengkoordinir karena masih ada beberapa titik lagi yang harus dikerjakan. Kita hanya mensupport kegiatan dari komunitas,” ujarnya.
Pelibatan organisasi perangkat daerah dalam pembersihan sampah ini kata dia, sifatnya situasional saja. Komunitas yang memobilisasi banyak orang pada kegiatan ini.
Wali Kota mengaku, kendala dihadapi yakni akses kendaraan angkut buang. Sebab, wilayah terdampak berada di dalam kawasan padat penduduk sehingga menyulitkan kendaraan masuk. “Salah satu caranya adalah estafet kantong plastik berisi sampah sampai naik ke kendaraan,” demikian kata dia. (cem)
