Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, memastikan akan segera menangani rumah masyarakat terdampak kebakaran yang terjadi hingga bulan Juli tahun 2025 menjadi layak huni.
“Jadi, yang sudah masuk data untuk penanganan ada 9 unit rumah di kecamatan Alas, menyusul nanti Desa Sepakat sebanyak 3 unit, 1 unit di Usar Mapin dan beberapa lokasi lainnya,” kata Kabid Kawasan permukiman, Rizqi Helfiansyah kepada Suara NTB, Rabu, 16 Juli 2025.
Rizqi melanjutkan, meskipun saat ini anggarannya belum tersedia, tetapi komitmen untuk penanganan terhadap rumah tersebut sudah ada. Proses pendataan dan pengecekan kerusakan lanjutan juga akan terus dilakukan untuk memastikan besaran nilai bantuannya.
“Proses pengusulannya sudah kami lakukan tinggal menunggu anggarannya saja untuk proses penanganan lebih lanjut terhadap rumah tersebut,” ucapnya.
Ia menjelaskan, untuk besaran nilai bantuannya tidak sama melainkan tetap mengacu ke kerusakan yang terjadi. Ia mencontohkan, misalnya rumah hangus (kerusakan 100 persen) maka besaran bantuannya sebesar Rp20 juta per unit sementara yang terdampak berkisar di angka Rp10-Rp15 juta.
“Kalau habis (terbakar 100 persen) Rp20 juta per unit rumah kalau yang terdampak tergantung kerusakan. Kalau di Alas kemarin rata-rata mendapatkan bantuan sebesar Rp10 juta,” jelasnya.
Disinggung terkait penanganan lebih lanjut terhadap 33 unit rumah yang rusak akibat bencana kebakaran selama tahun 2024, Ia mengaku hingga kini belum dilakukan. Sebab kebutuhan anggaran sebesar Rp500 juta belum tersedia.
“Rumah-rumah tersebut belum ada yang kita tangani sampai saat ini, karena anggaran kita terbatas,” jelasnya.
Rizqi melanjutkan, 33 unit rumah tersebut sebenarnya sudah diusulkan untuk ditangani sejak awal tahun 2025. Namun hingga saat ini belum bisa dilakukan karena anggarannya tidak ada, justru yang akan ditangani lebih awal kasus kebakaran di Kecamatan Alas.
“5 unit rumah dulu di kecamatan Alas yang terbakar di awal tahun lalu 2025 dan anggarannya sudah ada melalui Direktif wakil bupati. Sementara 33 unit rumah lainnya belum jelas,” tukasnya. (ils)
