Sumbawa Besar (Suara NTB) – Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Litbang Sumbawa, mencatat sebanyak 56.000 masyarakat belum terakomodir BPJS Ketenagakerjaan dengan potensi total sebanyak 158.000 orang.
“Jumlah masyarakat kita yang sudah terakomodir BPJS ketenagakerjaan sebanyak 37.783 orang dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 93. 848 orang,” kata Kepala Bappeda Litbang melalui Kabid perekonomian dan sumber daya alam, Andi Kusmayadi, kepada Suara NTB, Kamis, 17 Juli 2025.
Dia melanjutkan, persentase kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga bulan Mei tahun 2025 baru 37.000 orang dari target 93. 848 orang atau sebesar 23,8 persen. Jumlah tersebut tentu sangat rendah dari target yang seharusnya bisa dicapai pemerintah sebesar 59 persen.
“Jika kita melihat angka tersebut 37.000 sebenarnya masih sangat jauh dari target. Karena jika mengacu ke target bulan Mei harusnya sudah mencapai 59 persen dan itu akan kita upayakan,” ujarnya.
Terhadap angka capaian yang masih rendah, pemerintah berkomitmen untuk mengejar target tersebut dalam beberapa tahun kedepan. Bahkan di tahun 2025 pemerintah berencana untuk mengusulkan sebanyak 20.000 orang sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Tahun ini kita akan usulkan sebanyak 20.000 orang untuk masyarakat yang bukan Sebagai Penerima Upah (BPU) salah satunya pekerja rentan dan tukang ojek,” ujarnya.
Ia melanjutkan, terhadap data tersebut pihaknya tetap akan melakukan verifikasi lebih lanjut. Bahkan di tahap verifikasi, pihaknya juga akan melibatkan desa dan kelurahan untuk memastikan kondisi rill di lapangan supaya program tersebut tepat sasaran.
“Dari data P3KE ini tetap akan kita verifikasi lebih lanjut desa/kelurahan dan kecamatan baru akan kita usulkan sebagai penerima program BPJS ketenagakerjaan,” sebutnya.
Selain itu, pihaknya juga berencana untuk melakukan pendataan terhadap pedagang yang berjualan di pasar yang ada di Sumbawa, tukang ojek dan buruh panggul. Di pasar nantinya mereka akan didata yang dilakukan melalui asosiasi atau perkumpulan mereka di pasar.
“Data-data ini tetap akan kita kembalikan ke desa untuk melakukan verifikasi lebih lanjut apakah mereka masuk dalam data P3KE atau tidak termasuk kondisi rumah mereka,” timpalnya.
Seraya menambahkan, jika mengacu ke jumlah yang akan diusulkan terhadap (20.000) maka pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp1, 080 miliar. Karena untuk satu orang pemerintah hanya menggelontorkan anggaran sekitar Rp16. 000 rupiah.
“Anggaran tersebut cukup kecil karena untuk kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan total masyarakat yang terlayani BPJS Ketenagakerjaan,” tukasnya. (ils)
