Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan kembali meluncurkan Rapor Pendidikan Indonesia 2025. Berdasarkan rapor pendidikan NTB, beberapa hal yang paling krusial dalam pendidikan yaitu kemampuan literasi dan numerasi murid di NTB untuk semua jenjang belum masuk kategori “baik”.
Berbeda dengan edisi sebelumnya yang hanya dapat diakses oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan, Rapor Pendidikan Indonesia 2025 yang diluncurkan pada bulan Juli ini dirancang untuk dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas.
Dari data Rapor Pendidikan NTB, untuk jenjang pendidikan di bawah kewengan pemerintah provinsi menunjukkan kemampuan literasi murid jenjang SMA Umum, SMA Agama/Kemenag, SDLB, SMPLB, dan SMALB berada pada indikator “sedang”. Sementara kemampuan literasi di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota menunjukkan SD umum, SD Setara, SMP umum, SMP agama/Kemenag berada pada kategori “sedang”. Sedangkan, SD Agama/Kemenag, SMP setara, dan SMA setara berada pada kategori “kurang”.
Sementara untuk kemampuan numerasi jenjang pendidikan di bawah kewenangan pemerintah provinsi, jenjang SMA Umum, SMA Agama/Kemenag, SDLB, SMPLB, dan SMALB berada pada indikator “sedang”. Sementara kemampuan numerasi di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota menunjukkan SD umum, SMP umum, SMP agama/Kemenag berada pada kategori “sedang”. Sedangkan, SD Agama/Kemenag, SD Setara, SMP setara, dan SMA setara berada pada kategori “kurang”.
Pemerhati pendidikan yang juga Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si., pada Kamis, 17 Juli 2025 mengatakan, pemerintah provinsi, daerah, sekolah harus merumuskan program yang terencana dan terintegrasi untuk menuntaskan masalah literasi dan numerasi siswa sekolah. Numerasi berkaitan dengan kemampuan berpikir logis dan analistis, literasi berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis siswa.
“Pendidikan NTB harus memiliki spesifikasi gerakkan, yaitu pembelajaran di sekolah tidak hanya bersifat rutinitas, dan untuk meingkatkan kualitas numerasi tidak hanya tugas guru matematika, tetapi harus menjadi tugas semua guru. Kemampuan berpikir logis dan analitis harus dilatih pada semua Pelajaran misalnya Pelajaran Bahasa, IPS, maupun Pelajaran agama,” saran Nizaar.
Menurutnya, kebanyakan saat ini pelajaran bersifat doktrinasi atau menjejalkan pengetahuan kepada siswa, tanpa mengaktifkan kemampuan berpikir analitis dan kristis siwa. Di lingkungan masyarakat perlu adanya program desa atau kelurahan seperti program literasi dan numerasi yang dimotori oleh pemuda dan mahasiswa. Program seperti itu bisa memengaruhi suasana berpikir siswa dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga mereka tidak menganggap hanya di sekolah saja tempat belajar, tetapi juga di rumah.
Rapor Pendidikan Harus Difungsikan
Ia juga berharap rapor pendidikan benar-benar dapat difungsikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya, sampai saat ini, rapor pendidikan belum diketahui dengan baik oleh masyarakat luas.
“Rapor Pendidikan tidak hanya difungsikan untuk warga sekolah, tetapi masyarakat (orang tua) dapat memanfaatkan portal tersebut untuk memberikan masukkan dan saran untuk peningkatan kualitas pendidikan. Saya rasa capaian kebermanfaatan rapor pendidikan harus dievaluasi sampai hari ini,” ujar Nizaar.
Di samping literasi dan numerasi, Rapor Pendidikan juga menampilkan sejumlah indikator lainnya. Sebagai informasi, data Rapor Pendidikan berasal dari hasil Asesmen Nasional (AN), Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sistem pendataan pendidikan yang dikelola Kementerian Agama (EMIS), Badan Pusat Statistik (BPS), aplikasi untuk guru dan tenaga kependidikan (seperti PMM, ARKAS, dan SIMPKB), Badan Akreditasi Nasional (BAN) serta Tracer Study (khusus data jenjang SMK).
Sebagai salah satu sumber data utama, Asesmen Nasional (AN) terdiri dari tiga alat ukur penilaian: Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.
Asesmen Nasional (AN) diikuti oleh perwakilan murid, pendidik, dan kepala sekolah umum, Kemenag, dan program pendidikan kesetaraan, baik umum maupun swasta, dari PAUD hingga jenjang pendidikan menengah atas dari seluruh Indonesia. (ron)
