Tanjung (Suara NTB) – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan sumber air Serawan, Dusun Leong, Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung. Sumber air ini tidak hanya didukung oleh debit yang cukup, tetapi juga instalasi perpipaan primer yang sudah terpasang dari hulu ke hilir hingga ke Dusun Lading-Lading, Desa Tanjung.
“Persoalan krisis air di Gili Meno perlu segera diatasi. Kita tidak bisa hanya mengandalkan solusi jangka pendek dengan distribusi menggunakan tongkang. Tidak saja biayanya mahal, tetapi juga banyak risiko khususnya cuaca,” ungkap Anggota Komisi III DPRD KLU, M. Indra Darmaji Asmar, ST., Kamis, 17 Juli 2025 .
Ia menegaskan, daya dukung untuk pemenuhan air masyarakat di Gili Meno melalui PDAM sangat memungkinkan. Mengingat Lombok Utara memiliki 2 sampai 3 sumber air yang belum terkelola maksimal. Di antaranya, sumber air Mursemalang (Desa Selengen, Kayangan), mata air Lawian (Desa Gumantar, Kayangan) dan sumber air Serawan (Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung).
Darmaji menegaskan, 2 sumber air yang ia sebutkan – Mursemalang dan Lawian, belum terkelola karena tidak adanya jaringan PDAM. Lebih-lebih sumber air Lawian, sumber ini relatif belum terekspose ke publik, karena belum pernah dikaji untuk disentuh oleh pemerintah daerah.
“Beda dengan Serawan, jaringan pipa primer sudah ada, maka tinggal dihubungkan ke jaringan induk PDAM untuk menambah debit ke Gili Air, lanjut ke Gili Meno,” sebutnya.
Politisi Golkar KLU dengan latar belakang Konsultan Teknis ini menilai, bisa tidaknya distribusi ke Gili Meno, terletak pada mau atau tidaknya Pemda melanjutkan pipa bawah laut PDAM dari Gili Air. pemerintah pusat di masa lampau, sudah menyiapkan dukungan anggaran untuk proyek tersebut namun tidak berlanjut, karena alasan yang ia sendiri tidak ketahui. Ia optimis, dengan status KSPN dan sorotan krisis air Gili Meno dari berbagai lembaga, pemerintah pusat tidak akan ragu untuk membantu daerah.
“Bahkan sekelas KPK Korsup Region V sudah menegaskan akan membantu Pemda untuk melobi Kementerian agar pipa bawah laut tersambung di Gili. Kenapa tidak, ruang ini kita manfaatkan secara bijak,” ujarnya.
Darmaji juga menangkap dinamika pelayanan ke pulau dengan dalih limitnya debit air di daratan Lombok Utara. Menurut dia, klaim tersebut perlu dikaji mendalam melibatkan berbagai pihak.
Ia memahami, status debit air dievaluasi setiap 5 tahun sekali. Tidak menutup kemungkinan tren penurunan debit terjadi, terutama pada sumber air eksisting yang digunakan PDAM, seperti sumber air Jongplangka dan sumber air Sekeper.
“Di sumber eksisting, pasti debitnya turun karena dimanfaatkan tiap hari. Tapi kita lupa, ada sumber lain yang bisa dikelola PDAM untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan yang ramah lingkungan.”
“Sumber air Serawan salah satunya. Dengan kapasitas sekitar 10 liter/per detik, ini akan mampu melayani sampai 1000 SR di Gili Meno. Karena sesuai data PDAM, kebutuhan Meno hanya 1 liter/detik dengan perkiraan sampai 100 SR,” tegasnya.
Oleh karenanya, Darmaji tegas, pihaknya tetap mendorong agar semua pihak turut mendukung pengembangan Perumda PDAM yang bebas tekanan bisnis. “Setahu saya, jaringan Serawan ini hanya butuh IPA (Instalasi Pengolahan Air), itu PR kita. Saya berpendapat, lebih baik mengalokasikan IPA daripada Rp 3 miliar tiap tahun untuk distribusi air dengan tongkang, sebab itu tidak menyelesaikan masalah dengan tuntas.”
“Kita bukan tidak setuju dengan istilah SWRO ataupun SWRO portabel. Tapi solusi paten yang menguntungkan Pemda (dari PAD pariwisata), untungkan PDAM, lebih-lebih masyarakat di Pulau,” tandas Darmaji. (ari )
