Mataram (Suara NTB) – Pemerintah daerah diminta lebih menekankan evaluasi terhadap capaian kinerja daripada hanya melihat realisasi anggaran dalam Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPJ-APBD) tahun 2024.
Evaluasi LPJ-APBD 2024 ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem penganggaran berbasis kinerja, dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan dampak nyata dari setiap program yang dibiayai oleh APBD.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST., dalam rapat gabungan komisi-komisi dewan di DPRD Kota Mataram, Kamis, 17 Juli 2025 . Dia mengingatkan semua OPD untuk mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen LPJ-Akhir Masa Jabatan (LPJ-AMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) masing-masing.
“Kita bicara evaluasi tentu ada target dan capaian. Kita akan lihat apakah target itu tercapai atau tidak. Itu yang harus jadi fokus evaluasi kita,” ujar Irawan. Menurutnya, setiap OPD sudah memiliki indikator kinerja yang jelas, sebagaimana tercantum dalam dokumen LPJ-AMD dan RENSTRA untuk periode 2021–2026. Judul utama dalam dokumen tersebut adalah Indikator Kinerja terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
Sebagai contoh, pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), indikator yang digunakan adalah cakupan layanan air minum. Target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan adalah 72,99 persen. Namun, capaian aktual yang berhasil diraih pada 2024 mencapai 79,49 persen, melampaui target yang ditentukan.
Sementara itu, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), indikator utama yang digunakan adalah pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan. Targetnya adalah 100 persen, namun capaian riil mencapai 99,05 persen.
“Setiap OPD memiliki target masing-masing tiap tahun anggaran. Yang harus dievaluasi bukan hanya seberapa besar anggaran yang terserap, tapi seberapa besar dampak atau outcome yang dihasilkan,” lanjutnya.
Politisi PKS ini menegaskan bahwa realisasi anggaran hanyalah bagian dari output, sementara yang lebih penting adalah outcome atau hasil nyata dari penggunaan anggaran tersebut bagi masyarakat. “Ini penting. Kita sudah beberapa kali mengalami kondisi di mana realisasi anggaran tercapai, tapi outcome-nya meleset. Ini yang perlu jadi perhatian serius,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan agar seluruh OPD diwajibkan melaporkan capaian indikator kinerjanya secara terbuka dan terukur, sehingga evaluasi kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif.
“Kalau bisa, ini berlaku untuk semua OPD. Kita harus bisa lihat dengan jelas, capaian indikator kinerjanya seperti apa terhadap target yang ditetapkan,” tegasnya. (fit)
