Mataram (Suara NTB) – Menjelang pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 26 Juli hingga 1 Agustus 2025, keresahan mencuat di kalangan pengusaha transportasi lokal. Mereka menyatakan tidak dilibatkan dalam penyediaan armada untuk mobilitas belasan ribu kontingen yang akan hadir.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Lombok Tengah, H. Lalu Basir, menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan panitia yang dinilai membatalkan secara sepihak penggunaan armada lokal dan memilih mendatangkan kendaraan dari luar daerah.
“Sudah ada lima perusahaan transportasi yang berkumpul membahas hal ini. Kami sudah mendata lebih dari 100 armada sesuai instruksi panitia daerah. Kendaraan kami siap dan memenuhi standar,” ujar H. Basir, Kamis, 17 Juli 2025.
Ia mempertanyakan urgensi penggunaan kendaraan dari luar NTB, mengingat armada lokal dinilai cukup memadai dan telah berpengalaman dalam mendukung berbagai event nasional seperti MotoGP.
“Apa urgensinya? Kendaraan kami masih baru, layak jalan, dan terbukti mampu menangani kegiatan skala nasional,” tegasnya.
Jika tuntutan tersebut tidak direspons, pengusaha transportasi lokal mengancam akan menggelar aksi besar-besaran di Kantor Gubernur NTB.
“Kami akan datang membawa seluruh armada, bersama keluarga, dan memarkirkan kendaraan di sana sebagai bentuk protes. Jangan kami diabaikan dalam acara sebesar ini,” tambah Basir.
Nada serupa disampaikan Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum. Ia menuturkan bahwa pihaknya sejak awal telah bersikap proaktif dalam mendukung kebutuhan transportasi FORNAS, termasuk menyiapkan 100 unit kendaraan jenis Avanza sesuai permintaan panitia.
“Data armada sudah kami serahkan, tinggal menunggu eksekusi. Namun kemudian panitia menyampaikan bahwa kebutuhan transportasi telah diambil alih oleh pihak dari Jakarta,” kata Junaidi.
Menurutnya, langkah tersebut mengecewakan dan berisiko menimbulkan masalah logistik saat acara berlangsung.
“Kita bicara soal 18 ribu kontingen. Pengalaman di PON lalu menunjukkan satu kendaraan dipakai banyak kontingen, yang akhirnya menimbulkan insiden. Hal semacam itu harus dicegah di NTB,” ujarnya.
Junaidi menekankan bahwa kehadiran kendaraan dari luar daerah bukan masalah utama, namun pengabaian terhadap kontribusi pengusaha lokal merupakan bentuk ketidakadilan.
“Kami punya ribuan armada yang siap dan telah berpengalaman. Jika pun mau datangkan dari luar, pengusaha lokal seharusnya tetap diberdayakan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa gelombang protes mulai meluas di berbagai kabupaten/kota. Banyak pengusaha transportasi menyuarakan kekecewaan dan mempertimbangkan aksi terbuka.
Sebagai penutup, Junaidi menyampaikan harapan agar Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Moh. Iqbal, segera turun tangan menyelesaikan polemik ini.
“Kami mohon Pak Gubernur memberikan perhatian. Jangan sampai FORNAS justru menimbulkan gejolak di daerah sendiri. Libatkan kami, pengusaha lokal. Ini rumah kita,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) NTB, Nauvar Furqany Farinduan, menyatakan bahwa seluruh aspek persiapan FORNAS saat ini menjadi prioritas, termasuk soal transportasi.
“Deputi IV yang membidangi transportasi telah menyampaikan, jika ada pelaku usaha yang ingin terlibat, silakan datang langsung ke Sekretariat FORNAS untuk didata dan diverifikasi,” ujar Nauvar.
Ia berharap semua pihak dapat bekerja sama demi menyukseskan pelaksanaan FORNAS VIII di NTB. (bul)
