ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Afifian Khalid, S.E., menyampaikan sejumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di posyandu dan permasalahan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang dinilai bermasalah. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang kesehatan anak dan pendidikan dasar.
Dalam pernyataan pada rapat gabungan komisi-komisi dewan, Afifian menceritakan pengalaman pribadinya mengenai kurang humanisnya tenaga medis saat melayani anak-anak di posyandu. Menurutnya, kasus ini bukan hanya terjadi pada satu atau dua tempat saja, tetapi juga mencerminkan pola umum yang kerap ditemukan di banyak wilayah.
“Anak saya sendiri sampai sekarang takut kalau harus ke Posyandu. Tapi kalau ke dokter spesialis, dia tidak apa-apa. Ini menunjukkan masih ada tenaga medis di lapangan yang tidak ramah atau bahkan terkesan tidak manusiawi saat berinteraksi dengan anak kecil,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa program pemerintah terkait Posyandu sebenarnya sangat baik, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi SDM dan sarana prasarana.
“Kita sebagai wakil rakyat tentu mendukung program pemerintah. Tapi penyampaiannya kepada masyarakat perlu diperbaiki. Bahkan di daerah tiang pun, anak-anak sekarang sudah enggan pergi ke Posyandu karena trauma. Ini bentuk keluhan yang banyak kami terima dari warga,” kata anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini.
Tak hanya soal Posyandu, Politisi Partai Golkar ini juga menyoroti permasalahan dana BOP yang diterima oleh sejumlah sekolah, khususnya sekolah swasta. Menurutnya, beberapa sekolah mengeluhkan dana yang diterima jauh lebih kecil dari usulan yang diajukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Sekarang BOP itu berdasarkan jumlah siswa dan RAB. Tapi kenyataannya, banyak laporan dari sekolah yang mengatakan dana yang cair jumlahnya jauh di bawah dari yang sudah diinput. Padahal mereka sudah menyusun sesuai aturan,” ungkap Afifian.
Ia juga menyayangkan sikap staf dinas pendidikan yang dinilai tidak responsif terhadap keluhan tersebut. “Ketika ditanyakan, alasannya selalu karena petugasnya tidak ada, sedang pergi, atau sibuk. Padahal dana BOP ini adalah nyawa bagi sekolah-sekolah, terutama yang swasta. Kalau pencairannya tidak jelas, bisa mengacaukan rencana pendidikan anak-anak untuk satu tahun penuh,” tambahnya. (fit)
