Sumbawa Besar (Suara NTB) – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, memastikan akan mencopot Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) jika mereka terbukti bermain-main dalam pendataan penerima bantuan sosial (bansos) dan bantuan lainnya.
“Tahun ini, kita dapat bantuan sebanyak 725 ton. Itu hasil dari satu data tunggal versi DTSEN. Kalau ada pendamping yang datanya tidak sesuai, saya minta langsung dicopot dan diganti,” tegas Haji Jarot, Minggu, 20 Juli 2025.
Haji Jarot turut meminta kepada masyarakat untuk tidak segan melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan. Bahkan jika ada indikasi politisasi dalam penyaluran bantuan tersebut diminta untuk tetap melapor.
“Kalau benar ada yang dapat karena mendukung salah satu pihak, dan yang lain tidak karena berbeda pilihan, itu tidak boleh terjadi dan saya minta untuk segera dilaporkan,” ucapnya.
Menurutnya, verifikasi harus dilakukan secara menyeluruh, karena masih ditemukan sejumlah penerima bantuan yang tidak sesuai. Contohnya, ada masyarakat yang sudah meninggal dunia, tapi masih terdaftar sebagai penerima bantuan.
“Saya meminta pak Sekda untuk memantau langsung kinerja para pendamping di lapangan untuk memastikan mereka bekerja sesuai aturan,” ujarnya.
Haji Jarot, tidak menampik banyak laporan dan keluhan di media sosial terkait penyaluran bantuan. Namun setelah ditelusuri, beberapa di antaranya ternyata tidak berdomisili di Indonesia dan seluruh anggota keluarganya sudah mendapat bantuan.
“Kalau memang layak, tapi belum dapat, sampaikan ke kami. Akan kami tindak lanjuti dan akan menjadi prioritas sebagai penerima bantuan nantinya,” tambahnya.
Haji Jarot turut mengingatkan agar masyarakat menggunakan bantuan sebaik-baiknya dan tidak kehilangan harapan. “Pemerintah selalu hadir. Bulog siapkan beras, Dinas Pangan yang koordinir, Dinas Sosial punya data, TNI-Polri yang awasi. Semua untuk rakyat,” tukasnya. (ils)
