Praya (Suara NTB) – Ketua DPRD Lombok H. Lalu Ramdan, S.Ag., mengkritik InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) yang terkesan terlalu ekslusif dan kurang bersosialisasi kepada masyarakat. Terutama masyarakat di lingkar kawasan The Mandalika yang saat ini tengah dikembangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.
Akibatnya, banyak program atau rencana pengembangan yang sebenarnya baik, namun justru memicu polemic lantaran kurang tersosialisasikan kepada masyarakat. Untuk itu penting bagi ITDC agar ke depan mau lebih membuka diri. Tidak kalah penting, harus sering-sering turun bersosialisasi ke tengah-tengah masyarakat.
“ITDC harus lebih humanis. Sering-seringlah bersosialisasi dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat di daerah ini. Carilah masyarakat dan pastinya masyarakat akan menyambut dengan baik,” ujar H. Lalu Ramdan, S.Ag., kepada Suara NTB, Minggu, 20 Juli 2025.
Kepada masyarakat sampaikan rencana atau program apa yang akan dilaksanakan di dalam kawasan The Mandalika. Sehingga masyarakat tahu apa yang harus mereka lakukan dan persiapkan guna menyambut program yang akan dilaksanakan oleh ITDC tersebut. Tidak kemudian masyarakat tahu saat akan membangun saja.
“Ya kalau masyarakat mengerti dan paham. Tapi kalau masyarakat tidak paham dengan rencana yang akan dilaksanakan, bisa jadi masalah,” terangnya.
Ia mencontohkan terkait pengosongan lahan di kawasan Pantai Tanjung A’an. Kalau melihat tujuanya sangat bagus. Tapi karena kurang tersosialisasikan kepada masyarakat, jadi muncul persoalan. Di satu sisi masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ketidakbisaan tersebut itu juga persoalan.
“Kami sebagaimana masyarakat hanya bisa menerima dan harus legowo dengan adanya pengosongan lahan (Tanjung A’an) ini. Karena ini juga bagian dari rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Tanjung A’an. Namun penting kedepan bagi ITDC agar bisa membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat ketika akan ada pembangunan,” imbuh politisi Partai Gerindra ini.
Termasuk juga dengan pemerintah daerah. Baik itu Pemkab Loteng maupun dengan DPRD Loteng, komunikasi dan koordinasi harus lebih intens dibangun. Jangan hanya ketika ada maunya saja baru berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Harusnya, pemerintah daerah dijadikan mitra yang solid. Agar ketika ada program, baik ITDC maupun pemerintah daerah bisa saling mengisi dan melengkapi.
Karena pemerintah daerah dengan ITDC selaku perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, punya tujuan dan pengharapan yang sama terkait pengembangan kawasan The Mandalika. Yakni bagaimana supaya kawasan tersebut berkembang menjadi destinasi pariwisata yang maju. Dan, pada akhirnya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
Tapi kalau kemudian pemerintah daerah dengan ITDC tidak solid hanya karena lemahnya komunikasi dan koordinasi, maka sulit untuk bisa mewujudkan tujuan menjadikan kawasan The Mandalika sebagai destinasi pariwisata dunia tersebut. “Jadi rangkul semua elemen. Jangan bawa diri ekslusif,” ujarnya.
Terutama masyarakat dilingkar kawasan The Mandalika dan Kecamatan Pujut secara lebih luas, harus benar-benar diperhatikan. Pasalnya, pengorbanan masyarakat Pujut dalam mendukung pengembangan kawasan The Mandalika tidaklah kecil. Bagaimana mereka dengan rela makam para leluhurnya dibongkar dan dipindahkan, hanya demi mendukung pembangunan di kawasan The Mandalika. Sehingga kawasan The Mandalika bisa seperti sekarang ini.
“Merelakan makam leluhurnya dibongkar dan dipindahkan bagi masyarakat pujut adalah pengorbanan terbesar. Inilah yang harus diperhatikan ITDC. Harapanya, kedepan dalam membangun dan mengembangkan kawasan The Mandalika, ITDC bisa melibatkan masyarakat sekitar semaksimal mungkin. Sehingga tujuan pembangunan kawasan The Mandalika untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud,” pungkas tokoh masyarakat Pujut ini. (kir)
