PERMASALAHAN yang berulang setiap tahun di Kota Mataram menjadi sorotan serius dalam rapat gabungan komisi-komisi dewan di DPRD Kota Mataram baru-baru ini. Dalam forum tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., menyuarakan kekecewaan terhadap lemahnya penanganan masalah perkotaan, terutama terkait kebersihan, drainase, dan alokasi anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran.
Rachman menilai bahwa setiap tahun, permasalahan yang sama selalu muncul kembali tanpa solusi konkret. “Permasalahan-permasalahan yang kita sampaikan ini selalu muncul kembali. Hal itu menunjukkan lemahnya tindak lanjut dari hasil rapat gabungan antara komisi dan OPD terkait,” ujarnya.
Ia menyoroti tiga isu utama yang dianggap menjadi akar masalah yakni ketiadaan anggaran, ketidakmauan melaksanakan program prioritas, dan ketidaktegasan dalam penegakan aturan. Padahal, menurutnya, regulasi telah tersedia dan anggaran pun sejatinya ada.
“Anggarannya selalu dibilang tidak ada, padahal ada. Tapi karena terlalu banyak dibagi merata antar OPD, akhirnya tidak ada yang benar-benar terselesaikan,” tegas Rachman.
Sebagai bentuk tanggung jawab legislatif dalam pengawasan, Komisi III bahkan menawarkan agar seluruh anggota fraksi mengalihkan alokasi pokok-pokok pikiran (pokir) masing-masing sebesar Rp500 juta khusus untuk penanganan masalah sampah. Jika usulan tersebut diikuti oleh seluruh anggota DPRD, maka akan terkumpul dana sebesar Rp200 miliar yang dapat disalurkan ke Dinas Lingkungan Hidup.
“Kalau dengan dana sebesar itu DLH tetap tidak bisa menyelesaikan masalah sampah, berarti memang tidak becus,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra ini.
Tidak hanya masalah sampah, permasalahan drainase atau normalisasi saluran air juga disorot tajam. Rachman menyebut anggaran untuk program tersebut hanya Rp2 miliar, jumlah yang dianggap tidak sebanding dengan kebutuhan pemeliharaan lebih dari 800 kilometer jaringan drainase di Kota Mataram.
“Kenapa tidak dikasih Rp100 miliar? Dengan panjang drainase seperti itu, anggaran Rp2 miliar tidak cukup untuk menangani persoalan banjir dan genangan air,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut juga muncul kritik terhadap lemahnya koordinasi antar dinas. Setiap dinas cenderung saling lempar tanggung jawab, terutama dalam penanganan wilayah aliran sungai kecil. Hal ini dinilai membuat penyelesaian teknis di lapangan menjadi tidak efektif.
Ia pun meminta pimpinan DPRD untuk mengambil sikap tegas. “Kalau hanya diskusi tanpa tindakan, ini percuma. Setiap kali rapat komisi, masalahnya itu-itu saja. Ujungnya minta pokir, tapi tidak ada progres,” katanya. Sebagai langkah konkret, ia mengusulkan agar alokasi pokir DPRD selama satu tahun dialihkan ke program-program prioritas, dan digunakan sebagai parameter untuk menguji kinerja dinas-dinas terkait.
“Coba kita tes mereka. Kalau tetap tidak bisa menyelesaikan, berarti memang manajemennya yang bermasalah,” demikian Rachman. (fit)
