Mataram (Suara NTB) – Meski upaya penanganan kebersihan terus dilakukan, sebagian warga Kota Mataram masih saja tertangkap mata membuang sampah langsung ke aliran sungai. Bahkan sebelumnya sempat beredar rekaman video yang memperlihatkan warga membuang sampah saat proses pembersihan pascabanjir masih berlangsung beberapa waktu lalu. Aksi tak bertanggung jawab ini menimbulkan keprihatinan banyak pihak, terutama karena dilakukan di tengah situasi rawan bencana.
Menanggapi hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Mataram menegaskan komitmennya untuk menindak para pelanggar sesuai dengan aturan yang berlaku. Kasat Pol PP Kota Mataram, Irwan Rahadi, menekankan bahwa penegakan hukum akan dilakukan berdasarkan tahapan sanksi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).
“Kan ada peringatan dulu, secara administrasi. Kalau memang ada penyimpangan dari Perda, ya kita terapkan sanksi,” ujar Irwan, awal pekan lalu.
Namun demikian, Irwan juga mengingatkan bahwa urusan teknis pengelolaan sampah bukan merupakan kewenangan Pol PP. Dalam hal ini, peran utama berada di tangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Pol PP hanya penegak Perda. Secara teknis, DLH yang mengatur. Kalau ada penyimpangan Perda, kita yang tegakkan,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa pendekatan persuasif tetap dilakukan. “Pasti kita imbau ke masyarakat untuk menaati aturan,” imbuhnya.
Masih maraknya warga di wilayah hulu maupun hilir yang membuang sampah ke sungai menjadi sorotan serius. Kebiasaan ini memperparah permasalahan lingkungan, khususnya dalam konteks penanganan banjir yang belakangan melanda Kota Mataram.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, sebelumnya menyampaikan bahwa sampah menjadi salah satu dari tiga faktor utama penyebab banjir besar yang melanda sejumlah kawasan Mataram pada Minggu , 6 Juli 2025.
Ia juga menegaskan bahwa volume sampah yang terbawa arus menjadi pemicu utama luapan air yang merendam permukiman warga serta area perkantoran.
Sejalan dengan itu, akademisi dari Universitas Mataram juga menyoroti akar permasalahan yang lebih mendasar, yaitu perilaku masyarakat. Dosen Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSDAL), Prof. Markum, menilai bahwa banjir tidak semata-mata akibat curah hujan tinggi, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor lingkungan yang dipengaruhi oleh kebiasaan buruk masyarakat.
Menurutnya, perilaku warga yang masih membuang sampah sembarangan, terutama di wilayah hulu, menjadi salah satu pemicu utama terganggunya aliran sungai. Jika pola ini terus dibiarkan, maka risiko banjir akan semakin sulit dikendalikan di masa mendatang. (hir)
